JENDELANUSANTARA.COM Yogyakarta – Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Publik kini tidak hanya menerima informasi pemerintah, tetapi juga menafsirkan, mengkritik, dan membangun narasi alternatif terhadap kebijakan negara.
Dinamika tersebut menjadi relevan di tengah munculnya berbagai respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis pada Oktober 2026 menunjukkan 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 67 persen responden juga mengaku stres terkait perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya respons publik yang perlu dicermati dalam komunikasi pemerintahan. Namun, respons masyarakat tidak dapat dilepaskan dari substansi kebijakan dan pengalaman sehari-hari. Media sosial menjadi salah satu ruang tempat masyarakat menyampaikan, memperdebatkan, dan membentuk pemaknaan terhadap persoalan tersebut.
Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Filosa Gita Sukmono, S.I.Kom., M.A., mengatakan perubahan ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang efektif di tengah masyarakat yang semakin aktif menafsirkan pesan politik.
Menurutnya, masyarakat modern tidak lagi berada dalam posisi sebagai penerima pesan yang pasif. Mereka memiliki ruang untuk memberikan makna sendiri terhadap pesan politik dan kebijakan pemerintah.
“Masyarakat saat ini bukan lagi audiens yang pasif. Melalui media sosial, masyarakat bisa memberikan tafsir yang berbeda, mengkritik, bahkan membangun narasi tandingan terhadap komunikasi resmi pemerintah,” katanya kepada Humas UMY pada Kamis (15/10/2026).
Pemerintah Tidak Lagi Memiliki Kendali Penuh atas Makna Pesan
Dalam komunikasi politik modern, pemerintah dapat menyusun pesan melalui pidato, kebijakan, maupun media resmi. Namun, pemaknaan akhir tetap berada pada masyarakat.
Filosa menjelaskan hal tersebut melalui teori Encoding/Decoding Stuart Hall. Teori ini memandang komunikasi sebagai proses yang berlanjut setelah pesan dikirim. Pesan tersebut kemudian diterima dan ditafsirkan oleh khalayak.
Menurutnya, pesan pemerintah yang dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan dapat dimaknai secara berbeda. Hal ini dapat terjadi ketika masyarakat merasa kondisi yang mereka alami tidak sesuai dengan narasi tersebut.
“Pesan yang dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah bisa ditafsirkan sebagai pencitraan apabila masyarakat merasa kondisi yang mereka alami tidak sesuai dengan pesan tersebut,” jelasnya.
Media Sosial Menjadi Ruang Kontestasi Makna
Media sosial membuat komunikasi pemerintah semakin kompleks. Masyarakat dapat membandingkan pesan resmi dengan pengalaman sosial yang mereka alami. Publik juga dapat merespons informasi secara cepat, membangun diskusi, dan memengaruhi persepsi kolektif terhadap suatu kebijakan.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat distribusi pesan melalui media massa atau kanal digital. Pemerintah juga perlu memahami respons masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.
“Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya menyampaikan pesan secara kuat, tetapi juga membangun komunikasi yang dialogis, terbuka terhadap kritik, dan peka terhadap pengalaman masyarakat,” ujarnya.
Menurut Filosa, media sosial membuat publik memiliki ruang yang lebih luas untuk menegosiasikan makna sebuah kebijakan. Pesan resmi pemerintah dapat diterima, dipertanyakan, atau bahkan ditolak ketika tidak sesuai dengan pengalaman yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Harus Belajar Mendengar, Bukan Hanya Berbicara
Filosa menilai komunikasi publik yang efektif membutuhkan perubahan paradigma. Pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada bagaimana masyarakat menerima pesan. Pemerintah juga perlu memahami alasan masyarakat menerima, merundingkan, atau menolak sebuah kebijakan.
Menurutnya, terdapat tiga langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, memahami bagaimana masyarakat menafsirkan kebijakan. Kedua, membangun komunikasi dua arah. Ketiga, menjaga konsistensi antara pesan dan tindakan.
“Strategi komunikasi pemerintah seharusnya tidak diarahkan hanya untuk membuat masyarakat menerima pesan pemerintah, tetapi juga memastikan pemerintah memahami mengapa masyarakat menerima, merundingkan, atau menolak pesan tersebut,” jelasnya.
Komunikasi Politik Masa Kini Membutuhkan Partisipasi Publik
Komunikasi pemerintah yang demokratis bukan hanya tentang kemampuan menyampaikan pesan. Komunikasi tersebut juga membutuhkan kemampuan membangun hubungan partisipatif dengan masyarakat.
Di tengah perkembangan media digital, pemerintah perlu melihat kritik publik sebagai bagian dari proses komunikasi politik. Kritik tidak semata-mata menjadi gangguan terhadap narasi pemerintah, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kebijakan.
Bagi Filosa, keberhasilan komunikasi politik tidak cukup diukur dari luasnya jangkauan pesan. Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat memahami dan merespons pesan tersebut.
“Keberhasilan komunikasi politik tidak hanya diukur dari seberapa luas pesan pemerintah tersebar, tetapi dari sejauh mana pesan tersebut dipahami, diterima, dan memiliki keterhubungan dengan realitas masyarakat,” pungkasnya. (lsi)
Sumber : humas Umy
