JENDELANUSANTARA.COM, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat kerja sama pembangunan Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) melalui peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia–IsDB 2026–2030.
Peluncuran strategi kemitraan tersebut berlangsung bersamaan dengan kunjungan Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser ke Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, MCPS 2026–2030 menjadi komitmen baru Indonesia dan IsDB dalam mendukung transformasi ekonomi sekaligus mendorong kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pada hari ini, kita juga meluncurkan Indonesia–IsDB Member Country Partnership Strategy atau MCPS untuk periode 2026 hingga 2030. Hal ini menandai komitmen baru untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di antara negara-negara anggota IsDB,” ujar Suahasil.
Menurutnya, Indonesia telah mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Namun, fondasi tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang lebih baik, serta pembukaan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat.
Dalam strategi MCPS 2026–2030, kerja sama Indonesia dan IsDB diarahkan pada dua fokus utama, yakni penguatan infrastruktur serta peningkatan sumber daya manusia atau human capital.
Kemenkeu menilai pembangunan konektivitas dan kapasitas produktif perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas manusia. Melalui kemitraan tersebut, IsDB diharapkan dapat membantu menyediakan pembiayaan, pengetahuan, serta pengalaman pembangunan yang mendukung agenda nasional Indonesia.
Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting bagi IsDB. Selain merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di antara negara anggota IsDB, Indonesia juga tercatat sebagai pemegang saham terbesar kelima IsDB.
Al Jasser mengapresiasi kepercayaan Indonesia terhadap IsDB sebagai mitra dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Ia juga menyebut MCPS 2026–2030 memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS.
“Dengan meluncurkan MCPS, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan lebih banyak hal. MCPS memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS, namun angka tersebut masih bersifat indikatif,” kata Al Jasser.
Ia menambahkan, nilai tersebut masih dapat ditingkatkan apabila implementasi proyek yang saat ini masuk dalam pipeline berjalan dengan baik. Karena itu, kerja sama antara tim teknis Indonesia dan IsDB dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan proyek sekaligus memastikan proyek-proyek baru memiliki persiapan dan dokumentasi yang memadai.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai MCPS 2026–2030 menjadi tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan IsDB yang telah berlangsung lebih dari lima dekade.
Strategi tersebut merupakan MCPS keempat Indonesia–IsDB dan disusun agar selaras dengan RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.
“MCPS selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta dibangun di atas dua prioritas, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan, dan pengembangan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transformasi Indonesia. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Febrian.
Kemitraan tersebut juga tidak hanya diarahkan pada pembiayaan. IsDB diharapkan membawa pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman dari berbagai negara anggotanya.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki pengalaman serta solusi pembangunan yang dapat dibagikan kepada negara berkembang lainnya melalui skema South-South Cooperation (SSC).
Sebagai salah satu founding member sekaligus pemegang saham IsDB, Indonesia memandang kemitraan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat pembangunan nasional sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan institusi dan negara anggota IsDB lainnya.
Kemenkeu berharap kerja sama Indonesia dan IsDB ke depan dapat menghadirkan pembiayaan yang semakin terjangkau, memperluas manfaat pembangunan, serta membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
“Harapan kami, kemitraan ini dapat membuka lebih banyak kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu membangun masa depan di mana kemakmuran dapat dirasakan secara lebih luas,” pungkas Suahasil. (Aga)
