JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara akurat.
“Tetap semangat mendata masyarakat, jangan lupa untuk selalu memakai atribut, mulai dari rompi dan tanda pengenal, agar masyarakat percaya dengan kita saat melakukan sensus ekonomi. Tetap semangat dan lakukan tugas dengan baik,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat menjadi Pendamping Kehormatan pada Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (11/7/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta General Manager Mal Boemi Kedaton Deviana.
Selama kegiatan berlangsung, Wakil Gubernur turut mendampingi petugas sensus melakukan pendataan terhadap sejumlah tenant usaha di MBK. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah restoran Shabu Kitchen Onago, tempat petugas BPS melakukan wawancara kepada pengelola usaha sesuai instrumen pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Usai mendampingi proses pendataan, Wagub Jihan meninjau Pos Sensus Ekonomi 2026 yang berada di kawasan mal. Ia menyempatkan berdialog dengan para petugas lapangan sekaligus memberikan motivasi agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Wagub, penggunaan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas petugas sensus. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali petugas resmi BPS dan merasa lebih yakin saat memberikan informasi yang dibutuhkan.
Pemerintah Provinsi Lampung memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga pemberdayaan pelaku usaha di daerah.
Dalam pelaksanaan sensus tahun ini, mal dan pusat perbelanjaan menjadi salah satu sektor ritel modern yang didata secara komprehensif. Pendataan mencakup berbagai jenis usaha yang beroperasi di dalam pusat perbelanjaan, mulai dari restoran, gerai ritel, supermarket, department store, hingga hypermarket.
Keberadaan mal dan pusat perbelanjaan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung. Selain menjadi pusat perdagangan dan hiburan, sektor ini juga menciptakan efek berganda melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang sebagai tenant.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, seluruh pegawai BPS Kota Bandar Lampung juga melaksanakan sosialisasi ke berbagai mal dan pusat perbelanjaan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan data yang akurat kepada petugas sensus.
Salah seorang perwakilan tenant, Sherin dari Shabu Kitchen Onago, mengaku proses pendataan berlangsung lancar tanpa kendala. Menurutnya, seluruh pertanyaan yang diajukan petugas dapat dijawab secara spontan karena berkaitan langsung dengan aktivitas usaha sehari-hari.
“Lancar tanpa kendala. Jawabannya cukup spontan dan disampaikan apa adanya saja. Senang juga karena tadi pendataannya ada Ibu Wakil Gubernur,” ujar Sherin.
Ia menambahkan, meskipun jumlah pertanyaan cukup banyak, seluruh materi yang ditanyakan mudah dipahami. Pertanyaan meliputi jenis produk yang dijual, sumber pendapatan usaha, jumlah karyawan, hingga informasi operasional lainnya.
Melalui dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tersedianya data ekonomi yang berkualitas dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, kebijakan berbasis data tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. (lsi)
Sumber : PemprovLampung
