JENDELANUSANTARA.COM, Serang – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tinawati Andra Soni mengatakan, masa depan Provinsi Banten ditentukan oleh kualitas pendidikan anak pada saat ini. Pembangunan sejak usia dini juga menjadi investasi bagi perkembangan ke depan.
“Investasi terbaik harus kita berikan kepada Provinsi Banten. Bukan hanya membangun fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini,” kata Tinawati saat menghadiri kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan Melalui Refleksi Capaian Mutu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Selasa (7/7/2026).
Tinawati mengatakan, visi misi gubernur dan wakil gubernur Banten selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam visi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkarakter.
Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun bagi pendidikan prasekolah.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan PAUD yang berkualitas,” paparnya.
Tinawati lalu menyampaikan data profil PAUD Provinsi Banten Tahun 2026 menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama. Masih terdapat 192.016 anak usia 5 sampai 6 tahun yang belum terlayani PAUD. Jumlah terbesar berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 62.400 anak, disusul Kabupaten Lebak sebanyak 24.972 anak, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 22.788 anak.
Dari sisi mutu, PAUD juga masih yang belum terintegrasi dengan baik. Sementara itu, sebagian besar guru di beberapa daerah juga belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau Diploma IV.
Kemudian, alokasi anggaran PAUD di beberapa kabupaten dan kota juga menurutnya masih berada pada kisaran 1–2 persen APBD. Sehingga PAUD belum mampu menjawab kebutuhan layanan yang baik.
Oleh sebab itu Tinawati berharap Pokja Bunda PAUD di seluruh daerah semakin aktif. Mulai dari melakukan advokasi, sosialisasi, membangun kemitraan, serta mengawal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.
“Karena setiap anak yang belum memperoleh layanan PAUD adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.(lsi)
Sumber : Adpim
