JENDELANUSANTARA.COM, Lombok Barat – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di regional Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kinerja daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan Pemda.
“Di tahun ini, kita alokasikan anggaran sebanyak satu triliun rupiah untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah [adalah] pembina dan pengawas pemerintahan daerah,” katanya pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Mendagri mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep “carrot” and “stick” dalam tata kelola pemerintahan. Karena pemerintah tidak hanya memberikan evaluasi dan pengawasan, tetapi juga penghargaan yang berdampak langsung bagi daerah.
“Kalau itu udah biasa, yang trofi sama sertifikat. Jadi [hadiahnya] dalam bentuk insentif fiskal, dan kemudian kita tentu berpikir, selama ini diberikannya di tingkat nasional. Kalau nasional, nanti pertandingannya enggak fair,” tuturnya.
Alasannya, jelas Mendagri, kompetisi tingkat nasional cenderung dimenangkan daerah dengan kapasitas fiskal besar. Sementara daerah dengan kemampuan anggaran terbatas akan sulit bersaing.
“Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga [tingkat] kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai,” tambahnya.
Karena itu, lanjut Mendagri, penghargaan regional diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi daerah untuk memperoleh apresiasi sekaligus tambahan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah untuk kategorinya, memang kita ambil yang ringan, yang datanya sudah pasti ada. Itu misalnya data pengangguran, itu BPS sumbernya,” ungkapnya.
Adapun Pemda yang mendapatkan penghargaan pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Pulau Morotai sebagai Terbaik I, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Pada Kategori Creative Financing, Kabupaten Lombok Barat meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk tingkat kota diraih Kota Mataram, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi NTB. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Selanjutnya, pada Kategori Pengendalian Inflasi, Kabupaten Sumba Timur meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Bima dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk tingkat kota diraih Kota Tual, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Terakhir, pada Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, level kabupaten diraih oleh Kabupaten Lembata sebagai Terbaik I, diikuti Kabupaten Alor dan Kabupaten Sikka. Untuk tingkat kota diperoleh Kota Tidore Kepulauan, sementara penghargaan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Penghargaan secara simbolis diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang yakni sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Apresiasi Pemda Berprestasi ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
