JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam perombakan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keppres terkait pengangkatan lima pejabat negara. Presiden kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ujar Presiden, diikuti para pejabat.
Dengan pelantikan tersebut, Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup sejak Oktober 2024. Dalam perombakan yang sama, Hanif dipercaya mengemban posisi baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, Presiden juga melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Presiden, M Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Jumhur dikenal sebagai aktivis buruh dan tokoh pergerakan sosial. Pria kelahiran 1968 itu pernah menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007–2014. Ia juga terpilih sebagai Ketua Umum KSPSI periode 2022–2027.
Dalam perjalanan kariernya, Jumhur sempat tersandung perkara hukum pada 2021 terkait kasus penyebaran informasi bohong dan dijatuhi vonis 10 bulan penjara. Meski demikian, ia tetap aktif dalam gerakan advokasi pekerja dan organisasi masyarakat hingga akhirnya dipercaya masuk kabinet.
Perombakan kabinet ini dinilai sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja pemerintahan, khususnya di sektor lingkungan hidup dan komunikasi publik di tengah dinamika pembangunan nasional. (ihd)
