JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada penguatan tata kelola dan integrasi data penerima manfaat.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program menyasar kelompok yang tepat, khususnya peserta didik di madrasah dan pesantren.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat MBG yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya dan dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi.
Wamenag menyebut Kementerian Agama memiliki basis penerima manfaat yang besar, yakni sekitar 15,6 juta jiwa yang terdiri atas santri dan siswa madrasah.
Karena itu, kualitas dan integrasi data menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program berjalan efektif.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung program ini karena merupakan kebutuhan riil di lapangan. Peserta didik di madrasah dan pesantren membutuhkan asupan gizi yang lebih baik untuk menunjang proses belajar,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemenag tengah membenahi sistem melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data, sekaligus menyinkronkannya dengan kementerian dan lembaga lain.
Dengan basis data yang lebih rapi dan terintegrasi, intervensi program diharapkan semakin tepat sasaran.
Wamenag juga menyoroti karakteristik khas pendidikan keagamaan, di mana lebih dari 30 persen siswa madrasah merupakan santri yang tinggal di pesantren. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih data jika tidak dikelola secara cermat.
Untuk itu, Kemenag mengusulkan pendekatan klasifikasi yang lebih sederhana, yakni membedakan penerima manfaat menjadi kategori “Santri” dan “Non-Santri”.
Skema ini dinilai dapat memperjelas pengukuran capaian program sekaligus menghindari duplikasi data.
Selain itu, pendekatan implementasi program di lapangan juga perlu bersifat adaptif. Pesantren dengan jumlah santri besar maupun yang memiliki keterbatasan sarana memerlukan fleksibilitas kebijakan agar program dapat berjalan optimal.
“Pesantren pada prinsipnya terbuka dan membutuhkan program ini. Pendekatan yang kontekstual akan membantu pelaksanaan tanpa mengabaikan kondisi riil,” kata Wamenag.
Dari sisi Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya menekankan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. BGN, menurut dia, berperan sebagai pengguna data yang bersinergi dengan berbagai kementerian sebagai wali data.
Program MBG juga diarahkan untuk menjangkau kelompok paling rentan, termasuk wilayah dengan kerawanan pangan dan prevalensi stunting tinggi.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan, mengingat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bersifat dinamis.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menilai pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah memprioritaskan intervensi secara lebih terarah sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas data sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan di lingkungan madrasah dan pesantren. (ihd)
