JENDELANUSANTARA.COM, Magelang – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Dalam sambutannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.
“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergisitas pemerintah pusat dan daerah.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” pinta Wapres.
Ia pun mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut. Seperti untuk program makan bergizi gratis (MBG), Wapres meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.
“Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” ungkapnya.
Terkait bidang kesehatan, Wapres mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.
Selain itu, Wapres mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok, menjelang bulan suci Ramadan. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.
Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan tersebut.
“Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali,” pesannya.
Selanjutnya, Wapres meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM, hingga percepatan proses sertifikasi halal.
“Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak-Ibu. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal,” terang Wapres.
“Jadi nanti, mohon Bapak-Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak-Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” imbuhnya.
Terakhir, sebagai bangsa yang majemuk, Wapres mengajak para kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan Kota Singkawang sebagai salah satu teladan harmoni, di mana peringatan hari-hari keagamaan dirayakan dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati. Wapres menegaskan bahwa keberagaman harus menjadi sumber kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah, sehingga persatuan dan keharmonisan masyarakat terus terjaga.
“Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, Surakarta,” papar Wapres.
“Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan, penting sekali FKUB,” tambahnya.
Di sela pembekalan, Wapres sempat berinteraksi dengan beberapa kepala daerah untuk meminta mereka saling berbagi praktik baik. Adapun setelah sesi pemaparan itu, Wapres melanjutkan agenda berikutnya selama di Magelang. (wan)
Sumber : Puspen Kemendagri
