Wamendagri Bima Arya Ungkap 27 Indikator Kerawanan untuk Pilkada Serentak 2024

Jumat, 22 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Bogor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menyusun mitigasi bencana untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ini terutama bagi daerah yang memang masuk dalam kategori rawan bencana. Upaya ini diperlukan agar ketika terjadi bencana, pihak terkait termasuk penyelenggara Pemilu memiliki skenario penanganan sehingga Pilkada tetap berjalan lancar.

“Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenarionya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana,” jelas Bima saat mengecek Gudang Logistik Pilkada Serentak 2024 KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024).

Bima menilai, Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Namun, dirinya mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggara Pemilu setempat karena telah menyusun mitigasi bencana dengan baik.

“Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, ada mitigasinya. Bagaimana koordinasinya [TPS] dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas. Jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” terangnya.

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kerawanan masing-masing daerah. Hal ini baik dari aspek kerawanan sosial, politik, maupun bencana alam.

“Jadi ada 27 indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat kerawanan Pilkada pada hari ini,” ujarnya.

Dalam agenda tersebut, dirinya juga menjelaskan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu seperti memastikan logistik Pilkada terdistribusi dengan baik. Selain itu, perlunya memaksimalkan upaya jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal.

Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dengan demikian, para ASN bisa tetap fokus melayani masyarakat.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Rehabilitasi Sawah dan Pembersihan Lumpur Terus Digenjot di Tiga Provinsi Sumatera
Pendataan Jadi Kunci, Mendagri Tegaskan Bantuan Bergantung pada Klasifikasi Kerusakan
Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap, 120 Unit Disalurkan di Tapanuli Selatan
Bimtek Tata Kelola RS di Papua, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Dukungan Pusat
Pembangunan Huntap Pascabencana Dipercepat, Mendagri Soroti Skema In-Situ dan Komunal
Mendagri Pastikan Implementasi Program BSPS Berjalan Optimal di Kabupaten Humbahas
Menag: Nilai Ramadan Harus Menjadi Karakter, Bukan Sekadar Ritual Musiman
Anggaran Rp10,6 Triliun Didorong untuk Kolaborasi Pemda Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:50 WIB

Rehabilitasi Sawah dan Pembersihan Lumpur Terus Digenjot di Tiga Provinsi Sumatera

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:53 WIB

Pendataan Jadi Kunci, Mendagri Tegaskan Bantuan Bergantung pada Klasifikasi Kerusakan

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:29 WIB

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap, 120 Unit Disalurkan di Tapanuli Selatan

Jumat, 27 Maret 2026 - 13:41 WIB

Bimtek Tata Kelola RS di Papua, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Dukungan Pusat

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:17 WIB

Pembangunan Huntap Pascabencana Dipercepat, Mendagri Soroti Skema In-Situ dan Komunal

Berita Terbaru