JENDELANUSANTARA.COM, Palu – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk bersama-sama memahami visi besar Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut, pokok-pokok pikiran Presiden dapat dibaca dalam buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.
“Paradoks Indonesia [dan Solusinya]. Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai [pemikiran Presiden Prabowo],” ujar Bima mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin (14/4/2025).
Dengan membaca buku tersebut, Bima menyebut daerah akan lebih mudah memahami latar belakang digagasnya sejumlah program penting pemerintah pusat. Hal ini meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga kebijakan efisiensi anggaran.
Bima menjelaskan, Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Cina, Deng Xiaoping. Tokoh tersebut diketahui berhasil mendorong perubahan signifikan di negaranya hingga mampu menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Semangat tersebut diharapkan juga dapat dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia.
“Saya mengajak Bapak-Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” tambahnya.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 8 persen. Target tersebut diharapkan dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai negara besar, jelas Bima, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran (mixed economy). Sistem tersebut memungkinkan terbukanya kemudahan investasi, tetapi di sisi lain juga melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konteks itu, Bima mengajak para pejabat di lingkup Pemda untuk bersama-sama memahami kebijakan tersebut.
Dalam forum tersebut, Bima mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang dinilainya mampu menjalin keakraban dengan jajarannya. Modal tersebut dianggap penting karena dapat mempermudah sinergisitas dan sinkronisasi antar-Pemda. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan Mendagri dalam gelaran Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam forum tersebut Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur dan jajaran bupati/wali kota se-Sulteng. Bima juga menyaksikan pemberian penghargaan atas capaian penurunan angka kemiskinan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.
Turut hadir dalam acara ini, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, jajaran bupati/wali kota se-Sulteng, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
