Wamendagri Bima Arya Soroti Urgensi Sistem Pengelolaan Sampah Efektif di Tengah Industri Horeka Bali

Senin, 12 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Bima Arya mengunjungi ecoBali Recycling di Kabupaten Badung

Wamendagri Bima Arya mengunjungi ecoBali Recycling di Kabupaten Badung

JENDELANUSANTARA.COM, Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong segenap masyarakat dan jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bali untuk memaksimalkan pengelolaan sampah secara lebih optimal. Ia menekankan, pengelolaan tersebut harus dilakukan dari hulu ke hilir serta melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta.

Ia menjelaskan, masyarakat di Bali memiliki potensi besar dalam menyukseskan pengelolaan sampah. Secara budaya, masyarakat Bali memiliki aktivitas keagamaan yang kental, sementara dari sisi industri, Bali didukung oleh bisnis hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang terus berkembang.

“Karena itu harus diiringi, diimbangi, dengan kesadaran di hulu untuk memilah dan memilih. Saya kira kepala daerah bisa mengkoordinasikan camat, lurah, kades, banjar untuk fokus di hulu ini,” ujar Bima di hadapan awak media usai mengunjungi ecoBali Recycling di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (10/5/2025).

Bima menjelaskan, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bagi semua pihak sebagian besar terjadi di hulu. Meskipun teknologi canggih telah digunakan, pengelolaan sampah diyakini akan kurang optimal apabila permasalahan di sektor hulu tidak ditangani dengan baik. Untuk itu, kata Bima, diperlukan sistem yang efektif guna menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini perlu kebijakan, perlu penganggaran, saya kira begitu. Jadi ini akan saya bawa ke Satgas [Pengelolaan] Sampah untuk dirumuskan formulanya seperti apa,” ungkap Bima.

Bima menambahkan, pengelolaan sampah di Bali membutuhkan penanganan ekstra. Hal ini karena kawasan tersebut memiliki industri horeka yang besar, yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah.

Oleh karena itu, Bima berharap Provinsi Bali mampu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ia menegaskan, di Bali sudah ada beberapa model bisnis pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan.

Lebih lanjut, Bima menekankan, ke depan pemerintah akan mendorong kota-kota besar yang memiliki volume sampah tinggi untuk menyiapkan lahan incinerator. Ia memastikan, selain menyiapkan lahan incinerator, Pemda juga perlu memastikan kesiapan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Di hulunya dipilih-dipilih, kemudian di hilirnya ada offtaker-nya. Jadi waste-to-energy itu jelas, nanti bisa berdaya maksimal dibeli oleh siapa,” tandasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Terbaik di New York, Siswi MAN 4 Jakarta Harumkan Madrasah di Ajang Vogue
Indonesia Berdaya–Joyful Ramadhan Diluncurkan, Sasar 9.450 Mustahik Desil 1–3
Aceh Tamiang Terima 1.480 Ekor Sapi dari Presiden dan Kemendagri untuk Mendukung Tradisi Meugang
Pemerintah Pastikan Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang Terus Berlanjut
Sinergi Kemendagri dan BPK Diperkuat untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik
Mendagri Tito Karnavian: Daerah Harus Sejalan dengan Agenda Ketahanan Nasional dan Kemandirian
Sinergi Ulama dan Umara Diperkuat, Menag Dorong MUI Terlibat Perumusan Kebijakan
Mendagri Tito Karnavian: Kemendagri Butuh Tim Solid untuk Dukung Agenda Presiden

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 17:44 WIB

Terbaik di New York, Siswi MAN 4 Jakarta Harumkan Madrasah di Ajang Vogue

Jumat, 13 Februari 2026 - 17:33 WIB

Indonesia Berdaya–Joyful Ramadhan Diluncurkan, Sasar 9.450 Mustahik Desil 1–3

Jumat, 13 Februari 2026 - 15:29 WIB

Aceh Tamiang Terima 1.480 Ekor Sapi dari Presiden dan Kemendagri untuk Mendukung Tradisi Meugang

Jumat, 13 Februari 2026 - 14:26 WIB

Pemerintah Pastikan Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang Terus Berlanjut

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:11 WIB

Sinergi Kemendagri dan BPK Diperkuat untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik

Berita Terbaru