JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — Perencanaan pembangunan pendidikan tahun 2027 di Kota Bekasi mulai dirumuskan sejak dini. DPRD Kota Bekasi melalui Komisi IV menegaskan pentingnya dokumen perencanaan yang tidak sekadar administratif, melainkan menjadi arah strategis peningkatan mutu layanan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Adelia menghadiri Kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2027 yang digelar Rabu (18/2/2026) di Aula Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Forum yang mengusung tema “Sinergitas Perencanaan Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Layanan Pendidikan Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing Tahun 2027” itu dihadiri jajaran pejabat dinas serta pemangku kepentingan sektor pendidikan.
Forum tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi isu strategis pendidikan Kota Bekasi pada 2027 sekaligus memperkuat koordinasi lintas bidang dalam penyusunan program dan kegiatan. Konsolidasi ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi kompas pembangunan pendidikan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Adelia menekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus mencerminkan keseriusan dan keberpihakan terhadap masa depan generasi muda. Ia menyoroti rencana penerapan coding dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di sekolah-sekolah yang dinilainya tidak lagi sebatas wacana.
“Implementasi coding dan AI perlu dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Namun, pemanfaatannya tetap harus diiringi pengawasan serta penguatan karakter siswa,” ujarnya.
Selain digitalisasi, Komisi IV juga menyoroti persoalan klasik yang belum tuntas, yakni kekurangan dan kesejahteraan guru. Adelia mengungkapkan, ratusan guru di Kota Bekasi akan memasuki masa pensiun tahun ini, sementara kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi prioritas bersama antara DPRD dan Dinas Pendidikan, termasuk merumuskan solusi jangka pendek agar proses belajar mengajar tidak terganggu dan hak-hak guru tetap terpenuhi. Di sisi lain, ia menyinggung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi segera guna mencegah risiko keselamatan.
Adelia mengajak seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan menjadikan forum perencanaan sebagai ruang dialog terbuka, kritis, dan solutif. Ia menegaskan pentingnya meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan perencanaan berbasis data.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjutnya, akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak anak dan peningkatan kesejahteraan guru, sebagai fondasi menuju layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing pada 2027. (ihd)
