Purnawiran TNI Klarifikasi Agenda dengan Prabowo: Tak Bahas Politik, Silaturahmi Saja

Minggu, 4 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa pertemuan mereka dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Negara pada 30 April 2025 semata membahas rencana penyelenggaraan halal bihalal purnawirawan TNI-Polri. Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, memastikan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut.

“Yang kami sampaikan hanya laporan soal waktu, tempat, dan undangan halal bihalal. Tidak ada isu lain,” ujar Komaruddin dalam keterangan pers di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025). Acara halal bihalal dijadwalkan berlangsung pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta, dan akan dihadiri sekitar 1.200 undangan, terdiri dari para purnawirawan, pejabat sipil, serta anggota DPR dan menteri Kabinet Merah Putih.

Komaruddin menambahkan, panitia kegiatan turut hadir dalam pertemuan itu, antara lain Ketua Panitia Letjen (Purn) Dodik Widjanarko dan Wakil Ketua Panitia Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo. Ia menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut sarat kepentingan politik atau dukungan terselubung terhadap Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Komaruddin juga mengingatkan agar semua pihak menjaga situasi tetap sejuk dan saling menghormati. “Kami tidak akan mengulang penyataan sikap yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ucapnya.

Pada 2 Mei lalu, sejumlah purnawirawan TNI-Polri menyampaikan lima butir pernyataan sikap, termasuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan itu mencakup penegasan bahwa wadah resmi purnawirawan adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP, serta pentingnya soliditas TNI-Polri sebagai penjamin keutuhan NKRI.

“Purnawirawan tetap mengabdi, menjunjung Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Kami taat konstitusi dan mendukung program pemerintah sesuai Asta Cita,” ujar Komaruddin.

Deklarasi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh purnawirawan, antara lain Wiranto, Agum Gumelar, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. (ihd)

Berita Terkait

Rehabilitasi Sawah dan Pembersihan Lumpur Terus Digenjot di Tiga Provinsi Sumatera
Pendataan Jadi Kunci, Mendagri Tegaskan Bantuan Bergantung pada Klasifikasi Kerusakan
Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap, 120 Unit Disalurkan di Tapanuli Selatan
Bimtek Tata Kelola RS di Papua, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Dukungan Pusat
Pembangunan Huntap Pascabencana Dipercepat, Mendagri Soroti Skema In-Situ dan Komunal
Mendagri Pastikan Implementasi Program BSPS Berjalan Optimal di Kabupaten Humbahas
Menag: Nilai Ramadan Harus Menjadi Karakter, Bukan Sekadar Ritual Musiman
Anggaran Rp10,6 Triliun Didorong untuk Kolaborasi Pemda Tangani Dampak Bencana di Sumatera

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:50 WIB

Rehabilitasi Sawah dan Pembersihan Lumpur Terus Digenjot di Tiga Provinsi Sumatera

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:53 WIB

Pendataan Jadi Kunci, Mendagri Tegaskan Bantuan Bergantung pada Klasifikasi Kerusakan

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:29 WIB

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap, 120 Unit Disalurkan di Tapanuli Selatan

Jumat, 27 Maret 2026 - 13:41 WIB

Bimtek Tata Kelola RS di Papua, Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Dukungan Pusat

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:17 WIB

Pembangunan Huntap Pascabencana Dipercepat, Mendagri Soroti Skema In-Situ dan Komunal

Berita Terbaru