JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong daerah segera beralih dari sistem manual ke digital guna memperkuat layanan publik yang lebih baik. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka Seminar Hasil Analisis Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Dafam Ancol, Rabu (11/9/2024).
“Transformasi digital dipandang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini, kami berusaha menemukan cara-cara yang lebih cepat mengakselerasi transformasi layanan publik yang masih manual ke digital di daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” ungkap Yusharto.
Menurutnya, penerapan digitalisasi di daerah dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kecepatan proses layanan, pengelolaan data yang lebih transparan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Sistem digital juga dapat memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, hingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan. Upaya ini dinilai efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Hal yang bisa dirasakan kepala daerah dari adanya digitalisasi adalah gejolak masyarakat itu jadi lebih terkendali, demonstrasi, ketidakjelasan informasi dan sebagainya yang menimbulkan gejala di masyarakat itu masih banyak terjadi di daerah-daerah yang belum menerapkan digitalisasi yang lebih baik,” terangnya.
Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suharmawijaya mengungkapkan, mengejar efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik melalui digitalisasi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan. Salah satu pelajaran penting yang diambil dari insiden kebocoran data di Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu adalah bahwa keamanan digital harus menjadi prioritas dalam setiap langkah transformasi.
“Untuk bisa lebih efektif efisien semua itu harus terintegrasi [dan] terpadu, tetapi poinnya ketika terintegrasi [dan] terpadu, sasaran percepatan bisa dicapai, tetapi ketika keamanan tidak terjamin ya bobol satu bobol semua, kira-kira bahasanya begitu,” ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan Lektor Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Prabawa Eka Soesant. Dia mengatakan, peretas atau hacker dapat dengan cepat membobol sistem yang tidak memiliki pertahanan yang kuat, hanya dalam hitungan menit. Karena itu, dia menekankan aspek keamanan dalam transformasi digitalisasi menjadi sangat penting.
“Saya lebih cenderung, seperti yang dikatakan oleh Pak Dadan tadi, jangan disatukan [layanan publik jika keamanan masih rentan]. Kita punya pengalaman menarik di Pusat Data Nasional. Kalau sistem keamanan kita sudah sangat kuat, silakan. Tetapi kalau masih seperti sekarang, kita harus waspada,” pungkasnya.(wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
