JENDELANUSANTARA.COM, BOGOR – Sebanyak 100 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tipe C Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode blended learning, yang berlangsung di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel, Kota Bogor, pada Rabu (26/2).
Pelatihan kompetensi tersebut digelar oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Bekasi, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dibuka langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Hendrar Prihadi, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, dan Kepala Bagian PBJ Kabupaten Bekasi.
Mengawali sambutannya, Sekda Dedy mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PPK dalam pengadaan barang/jasa, serta memperkuat pemahaman para pelaksana pengadaan agar lebih efisien, profesional, dan sesuai regulasi.
“Terselenggaranya pelatihan ini merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para PPK dalam mengelola anggaran,” katanya.
Sekda menekankan PBJ memiliki peran yang penting dan strategis dalam kontribusi pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah.
Selain itu, dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta pembangunan berkelanjutan sesuai visi misi Indonesia Emas 2045.
“Sebagai pelaku pengadaan dituntut untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, sesuai kebijakan dan regulasi,” ucapnya.
Sekda menjelaskan, kompetensi PPK meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan secara swakelola, dengan tujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
Materi pelatihan mencakup pengadaan barang dan jasa dengan penekanan pada penggunaan sistem e-katalog yang kini telah diperbarui dari versi 5 ke versi 6.
“Saya harap para peserta bisa lulus 100 persen dan memahami segala hal yang berkaitan dengan kompetensi, tugas, dan wewenang.” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Hendrar Prihadi, menyampaikan peran pengadaan barang/jasa ditekankan dalam mewujudkan Astra Cita Presiden RI dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, guna mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, mendukung industri nasional melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), membangun pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan kelembagaan dan pelayanan publik.
“Program pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku, meliputi pemahaman tentang peraturan pengadaan yang relevan, proses tender, evaluasi penawaran, manajemen kontrak, dan aspek hukum terkait pengadaan barang/jasa.” pungkasnya.(Sar/Red)
