JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengikuti Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Nasional sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan diikuti Menteri KKP, Menteri LH, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wamendagri, Wamentan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Bulog dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung.
Rapat Koordinasi ini digelar secara Hybrid. Pertemuan secara langsung di hadiri pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan seluruh pemangku kepentingan.
Agenda rakor membahas isu-isu strategis terkait peningkatan jaringan irigasi; distirbusi pupuk; pendayagunaan penyuluh pertanian; penyediaan bibit unggul; Peningkatan Daya saing Kopi, Lada, Kelapa; perikanan tangkap dan budidaya; Pengelolaan Sampah; hingga ketersediaan dan harga pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam pemaparannya menuturkan bahwasannya Swasembada Pangan ini merupakan program prioritas utama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh elemen terkait untuk bersama-sama menyukseskan dan mendukung program swasembada pangan ini.
Dalam mendukung Swasembada Pangan 2027, Zulkifli mengungkapkan bahwa Pemerintah RI sudah sepakat tak akan impor sejumlah bahan pangan tahun depan. Ada empat bahan pangan, yakni beras, jagung, gula, dan garam, yang berhenti impor dari negara lain mulai tahun depan.
Disisi lain, Zulkiflli menekankan pentingnya irigasi sebagai elemen vital dalam produktivitas pertanian.
“Irigasi harus menjadi perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan hasil pertanian kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila di daerah yang mempunyai area pertanian, namun Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki anggaran untuk membangun irigasi, maka akan dibantu Pemerintah Pusat.
“Irigasi segera kita minta dilaporkan. Pertanian yang belum ada irigasinya, kalau (Provinsi, kabupaten/kota) tidak ada anggaran, maka pusat yang akan membangun irigasi itu,” ucapnya.
Sedangkan untuk pupuk, Zulkifli memastikan ketersediaannya akan datang tepat waktu bagi petani yang membutuhkan di masa-masa menanam.
“Dulu pupuk rantainya panjang, kadang-kadang waktu panen baru datang. Ini aturan sudah kita pangkas. Kita minta dimonitor, jangan sampai ada daerah menanam, tapi pupuknya tidak ada,” ujarnya.
Dalam upaya peningkatan hasil tani, penyediaan bibit unggul menjadi salah satu fokus utama. Zulkifli menegaskan perlunya semangat bersama antara pusat dan daerah untuk memastikan bibit unggul dapat menjangkau petani secara luas.
Ditemui selepas acara, Pj Gubernur Lampung Samsudin mengungkapkan bahwa Rakor Swasembada Pangan di Lampung ini merupakan yang kedua dari delapan Provinsi yang akan dilakukan Rakor swasembada pangan. “Mengapa Lampung menjadi titik lokasi Rakor Swasembada Pangan? Karena memang Lampung potensinya cukup besar. Oleh karena itu, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Lampung yang sangat kami harapkan terkait dengan pertanian, kemudian tanaman pangan, peternakan, dan lain-lain,” ujarnya.
Terkait usulan perbaikan irigasi, Samsudin mengungkapkan bahwasannya Pemprov telah mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum terkait dengan Pembangunan Daerah Irigasi Baru di Kabupaten Lampung Tengah seluas 3.225,52 Ha, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Lampung seluas 17.440 Ha untuk 18 Daerah Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan 8 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat untuk pekerjaan pengangkatan sedimentasi, dan peningkatan 11 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi seluas 4.565 Ha.
Kemudian usulan Kepada Menteri Pertanian untuk Peningaktan Saluran Tersier dan Kuarter di 15 Kabupaten/Kota sepanjang 104.050 meter.
Tentunya setelah diadakannya Rakor ini, lanjut Samsudin, Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar rapat pimpinan di awal bulan sebagai tindaklanjut membahas hasil dari rapat ini, sekaligus sebagai evaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan kedepannya.
Tentunya, rakor ini menjadi momentum penting untuk mensinergikan strategi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. (Rian)
Sumber: Adpim
