JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menghadirkan program yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penguatan sekolah rakyat serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, saat memimpin Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan sejumlah capaian penting pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan hasil yang signifikan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan,” ujar Marindo.
Berdasarkan data yang dirangkum dari katalog potret kemiskinan Lampung yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 29 September 2025, Provinsi Lampung mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan selama satu dekade terakhir.
Tingkat kemiskinan di Lampung turun dari 35% pada tahun 2015 menjadi 10% pada 2025.
“Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Lampung dibandingkan dengan kemiskinan nasional penurunannya tergolong lebih cepat,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan sosial bagi masyarakat lebih diprioritaskan.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Marindo menyoroti pentingnya peningkatan akses pendidikan sebagai langkah memutus rantai kemiskinan. Sejalan dengan Program Prioritas Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan turut mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayahnya,” ujarnya.
Saat ini, Provinsi Lampung memiliki 3 Sekolah Rakyat rintisan, antara lain SRMA32 Lampung Selatan untuk jenjang SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur untuk jenjang SD dan SMP.
Pada tahun 2025, pemerintah juga akan membangun Sekolah Rakyat permanen seluas 10 hektar yang terletak di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
“Ini merupakan wujud nyata Pemerintah Provinsi Lampung hadir menuju pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin khususnya di Provinsi Lampung agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya,” katanya.
Dalam amanatnya, Marindo menekankan pentingnya nilai-nilai sosial di tengah kehidupan modern.
“Kehidupan sosial mengajarkan kepada kita tentang empati, toleransi dan kepedulian di tengah kemajuan zaman saat ini, namun nilai-nilai sosial sering kali terlupakan,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial memberikan kepedulian yang tinggi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan juga pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, melalui program dan kegiatan yang merujuk kebutuhan dasar penerima manfaat.
Marindo menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama.
“Baik pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat karena melalui kolaborasi dan sinergitas program nyata kepada masyarakat akan berdampak positif peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Ia berpesan kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kepedulian sebagai pelayan publik.
“Kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental,” tegasnya.
Pada bagian lain, turut dilaksanakan penyerahan sertifikasi aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah di bawah jalan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesawaran, yaitu jalan provinsi ruas Padang Cermin – Simpang Teluk Kiluan.
Aset tersebut terdiri dari 31 bidang tanah sertipikat hak pakai dengan luas total 234.183 m² yang berada di 16 desa dan 2 kecamatan.
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nanang Setyawan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.(nr)
Sumber : Adpim
