JENDELANUSANTARA.COM, Banjarmasin – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk bekerja keras membantu pemerintah pusat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Hal ini disampaikan Bima saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2026.
“Satu yang harus dipahami adalah hari ini, Bapak Presiden ikhtiar maksimal agar negara kita ini keluar dari kutukan, kutukan yang disebut dengan jebakan kelas menengah, jebakan pendapatan menengah, middle income trap,” katanya di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis (24/4/2025).
Bima menjelaskan, banyak negara di dunia berhasil naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal menembus kelas pendapatan tinggi karena terjebak dalam struktur ekonomi yang stagnan.
Indonesia, kata Bima, sejak 1985 sudah berhasil melompat dari kategori negara pendapatan rendah ke dalam negara pendapatan menengah. Karena itu, ia berharap Indonesia dapat terhindar dari middle income trap tersebut.
Ia menyebut, sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina mampu keluar dari jebakan ini. Padahal, di masa lalu kondisi Indonesia sejajar dengan negara-negara tersebut.
“Di tahun 60-an, kita dengan Korea Selatan sama. Di tahun 80-an, kita dengan Cina sama. Tapi, hari ini mereka melesat jauh keluar. Inilah yang kemudian ditargetkan oleh Bapak Presiden, keluar, loncat dari jebakan itu,” tegasnya.
Untuk keluar dari jebakan tersebut, Bima menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan signifikan. Ia menyebut, Indonesia perlu mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit selama sepuluh tahun berturut-turut agar mampu naik kelas.
“Jadi yang terkena kutukan ini pertumbuhan ekonominya enggak konsisten, dua sampai tiga persen begitu. Kita harus loncat double digit,” terangnya.
Ia juga menambahkan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari middle income trap. Selain itu, Bima menyoroti urgensi penanganan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.
“Dari sini Bapak-Ibu sekalian, Presiden Prabowo sebetulnya telah melanjutkan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi selama dua periode. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, tidak mungkin dengan cara yang biasa,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut hadir antara lain Gubernur Kalsel Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Kartoyo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati/wali kota se-Provinsi Kalsel.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
