JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait potongan video pidatonya yang sempat viral dan disalahartikan. Dalam video tersebut, Amran menyebut dirinya pernah ditegur wakil presiden terkait langkah pemberantasan mafia pangan. Ia menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu, bukan dalam konteks pemerintahan saat ini.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu dulu, bukan dari wapres sekarang. Teguran itu justru positif, membuat saya lebih hati-hati dan berani menghadapi mafia pangan,” ujar Amran di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memelintir konteks pernyataan tersebut untuk memecah solidaritas pemerintah. “Jangan coba adu domba saya dengan wapres. Saya tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid memberantas mafia pangan,” ujarnya.
Amran menambahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan memberi dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan mafia pangan. Pemerintah saat ini satu suara dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid dalam bersih-bersih pangan dan membela petani,” lanjutnya.
Pernyataan dalam video yang viral itu, menurut Amran, disampaikan dalam forum akademik sebagai refleksi pengalaman masa lalu. Ia ingin menekankan pentingnya keberanian dan dukungan pemimpin dalam menghadapi mafia pangan.
Dari data Kementerian Pertanian, sejak periode sebelumnya hingga kini, sebanyak 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran dalam distribusi pupuk, hortikultura, peternakan, hingga perberasan.
Di internal Kementan, lebih dari 1.500 pegawai dikenai demosi atau mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, tercatat 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan dalam menjaga ketahanan pangan dan menegakkan kebijakan pro-petani.
“Kami tidak akan berhenti. Mafia pangan dan simpatisannya tidak boleh mengganggu jalan menuju swasembada. Pemerintah kompak, petani harus menang,” tutupnya. (ihd)
