Mendagri Minta Pemda dan BPS Selaraskan Data RTLH Secara By Name By Address

Senin, 2 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Kubu Raya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (2/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di lokasi, kedua menteri berdialog dengan warga dan pihak terkait untuk mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan hunian dan penataan lingkungan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Mendagri menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) setempat agar terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian data.

Ia menjelaskan, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dan BPS harus diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama. Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu. Tanpa kesamaan data, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Mendagri.

Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan berbagai program pemerintah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Selain itu, terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. (nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Pacu Transformasi Tata Kelola Daerah, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Bergengsi CNN Indonesia Awards 2026
Genjot Keterampilan Kerja, 2.000 Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional di Cirebon
Kemnaker akan Selaraskan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Hilirisasi
Wamenaker Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Jembatani Kesenjangan Keterampilan Lulusan
Cegah Penyelewengan dan Data Ganda, Kemendagri Pacu Pemda Perbarui Data Bansos Berbasis Digital
Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Setara Akses Pelatihan dan Pekerjaan
Menaker Bagikan Lima Bekal Sukses Hadapi Persaingan Dunia Kerja kepada Siswa SMK
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 7 Dibuka hingga 11 November

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 14:03 WIB

Pacu Transformasi Tata Kelola Daerah, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Bergengsi CNN Indonesia Awards 2026

Jumat, 6 November 2026 - 19:28 WIB

Genjot Keterampilan Kerja, 2.000 Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional di Cirebon

Jumat, 6 November 2026 - 18:57 WIB

Kemnaker akan Selaraskan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Hilirisasi

Jumat, 6 November 2026 - 16:09 WIB

Wamenaker Tekankan Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Jembatani Kesenjangan Keterampilan Lulusan

Jumat, 6 November 2026 - 14:32 WIB

Cegah Penyelewengan dan Data Ganda, Kemendagri Pacu Pemda Perbarui Data Bansos Berbasis Digital

Berita Terbaru