JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menjadi momentum bersejarah bagi gerakan buruh di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, perayaan May Day diselenggarakan secara meriah dengan kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia di panggung yang sama dengan para pemimpin serikat pekerja.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menyebut kebersamaan itu sebagai simbol harapan baru. “Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin buruh bisa bersama Istana. Saya katakan, karena Istana sekarang adalah Istana yang membebaskan kaum miskin dan akan membebaskan buruh dari keterpurukan,” ujar Jumhur dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu buruh, Kamis (1/5/2025).
Menurut Jumhur, perhatian pemerintah terhadap sektor pekerja meluas hingga upaya memperkuat daya beli masyarakat dan petani di desa. “Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa. Produk-produk yang kita hasilkan di industri akan terbeli, dan sistem ekonomi industri kita akan hidup,” katanya.
Dalam kesempatan itu, KSPSI juga menyampaikan satu aspirasi utama, yakni ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang Pekerja Perikanan. “Teman-teman yang bekerja di laut menitipkan pesan agar konvensi ini segera diratifikasi menjadi undang-undang,” ujar Jumhur.
Ratifikasi konvensi ini dinilai penting untuk menjamin hak dan perlindungan ratusan ribu pekerja Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. KSPSI berharap hal tersebut menjadi agenda bersama antara Istana dan DPR RI dalam waktu dekat. “Insya Allah, buruh akan terang benderang di masa depan, rakyat Indonesia juga akan terang benderang,” kata Jumhur mengakhiri pidatonya.
Regulasi Ketenagakerjaan
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadirannya di tengah buruh bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk komitmen nyata untuk membenahi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. “Negara tidak boleh lemah dalam melindungi buruh. Kita akan perkuat regulasi, kita akan tingkatkan pengawasan, dan kita akan pastikan setiap pekerja Indonesia hidup dengan layak,” ujar Presiden disambut tepuk tangan massa buruh.
Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera membahas kemungkinan ratifikasi Konvensi ILO 188 bersama DPR RI. “Saya sudah mendengar aspirasi dari para pekerja perikanan. Pemerintah akan pelajari lebih dalam dan mengkaji secara cepat agar perlindungan hukum bisa diperluas,” kata dia.
Sekretari Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono, menyambut positif kehadiran Presiden di perayaan May Day. Namun, ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus diikuti dengan kebijakan konkret, termasuk revisi regulasi yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada pekerja. “Kami berharap, ini bukan sekadar panggung seremonial. Revisi UU Cipta Kerja dan kepastian jaminan sosial tetap menjadi tuntutan utama kami,” kata Kahar.
Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menilai bahwa pendekatan dialogis yang ditunjukkan pemerintah patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga independensi serikat buruh. “Kolaborasi dengan pemerintah penting, tetapi suara kritis buruh harus tetap dijaga. Pemerintah dan DPR harus menunjukkan itikad politik yang kuat dalam meratifikasi Konvensi ILO dan memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor informal,” ujarnya.
Dengan dinamika baru ini, peringatan May Day 2025 bukan hanya selebrasi tahunan, tetapi juga awal dari harapan akan arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif. (ihd)
