JENDELANUSANTARA.COM, Jogja – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara, APMD, dan UIN Sunan Kalijaga menggelar demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (17/6/2026).
Mereka menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka memberikan “rapor merah” kepada pemerintah.
Mereka menilai sejumlah kebijakan nasional justru memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sipil saat ini secara luas.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik. Mereka juga menyampaikan delapan tuntutan utama sebagai representasi persoalan mendasar bangsa yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Perwakilan UIN Suka Melawan, Dias Habibi, menyoroti beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menyedot anggaran besar.
“Ketika mau memberlakukan kebijakan intervensi perbaikan gizi anak-anak kita, seharusnya dicoba terlebih dahulu,” kata Dias di hadapan peserta aksi dan masyarakat.
Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut terhadap peningkatan kemampuan akademik siswa.
“Apakah makan bergizi gratis ini benar-benar meningkatkan kapasitas akademik dan fokus belajar mereka atau tidak?” ujarnya.
Menurut Dias, setiap kebijakan publik yang menyangkut anggaran besar negara seharusnya diawali kajian komprehensif, pengujian terbatas, serta evaluasi menyeluruh sebelum diterapkan massal.
Selain menyoroti MBG, Dias juga mengkritik tata kelola Badan Gizi Nasional yang dinilai membutuhkan penguatan sistem pengawasan kelembagaan dan transparansi pelaksanaan program.
“Jangan hanya menyalahkan oknum. Ketika penyimpangan terjadi, itu menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan hal tersebut berlangsung,” tegas Dias dalam orasinya.
Ia menilai perbaikan sistem jauh lebih penting dibanding sekadar mencari pihak yang disalahkan. Reformasi kelembagaan dinilai menjadi kunci mencegah masalah serupa.
Dalam kesempatan itu, Dias juga mengingatkan adanya upaya memecah belah gerakan mahasiswa melalui polarisasi serta konflik horizontal yang berpotensi melemahkan perjuangan bersama.
Namun demikian, kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta disebut menjadi bukti bahwa solidaritas gerakan organik mahasiswa masih terjaga kuat.
“Kehadiran kawan-kawan hari ini menunjukkan mahasiswa tetap mampu bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa terpecah oleh berbagai kepentingan,” ujarnya.
Menjelang akhir aksi, Dias menyampaikan pesan tegas agar mahasiswa tetap menjaga independensi dan tidak mudah tergoda oleh berbagai tawaran kekuasaan.
“Kami berharap mahasiswa jangan mudah tergiur tawaran-tawaran kekuasaan dan jangan goyah terhadap ancaman intimidasi,” kata Dias disambut sorak peserta aksi.
Ia menutup orasinya dengan peringatan keras. “Jangan sampai muncul pengkhianat reformasi jilid 2,” tegasnya. Aksi berlangsung tertib hingga sore dengan pengawalan aparat.
Delapan Tuntutan Utama Mahasiswa
Aliansi UMY Bergerak bersama elemen lintas kampus merumuskan delapan poin tuntutan strategis:
1. Menghentikan keterlibatan Indonesia dalam kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kepentingan rakyat.
2. Mengevaluasi dan menghentikan program yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
3. Menurunkan harga BBM, kebutuhan pokok, dan biaya produksi rakyat secara signifikan.
4. Menolak penempatan perwira TNI/Polri aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis; mendesak profesionalisme institusi keamanan.
5. Mengakhiri kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
6. Mewujudkan reforma agraria sejati dan menghentikan perampasan tanah serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan rakyat.
7. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
8. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengakui kesalahan atas kebijakan yang merugikan rakyat atau mundur dari jabatannya.(WAW)
