Kemendagri Siap Dorong Kebijakan Pembebasan Pajak untuk Mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah

Jumat, 17 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Pasalnya, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan Perayaan Natal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar. Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang Menteri kita dari Perumahan [dan Kawasan Permukiman] yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas. Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah. Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan. Dirinya juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasi-regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” tandasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Rapat Asistensi SIPD RI: Kemendagri Perkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Belanja Daerah
Pemerintah Percepat Digitalisasi Pembelajaran, 1.337 Sekolah Ikuti Peluncuran Secara Daring
Pemprov Diminta Tindaklanjuti Arahan Kemendagri untuk Kejar Target Realisasi APBD 2025
Rakor Kemendagri: Pendapatan Daerah Meningkat, Serapan Belanja Masih Memprihatinkan
Penempatan Anggota Polri dalam Jabatan Sipil Dipertegas Lewat Putusan MK Terbaru
Pemerintah Bekukan PKH bagi 7.001 Penerima Terindikasi Judol di DIY
Pencegahan Korupsi Didorong Mahasiswa Riau di Tengah Dinamika Politik Daerah
Aksi Damai Suporter Ultras Garuda, Waspada Kehadiran Kelompok Anarko

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 22:21 WIB

Rapat Asistensi SIPD RI: Kemendagri Perkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Belanja Daerah

Senin, 17 November 2025 - 22:12 WIB

Pemerintah Percepat Digitalisasi Pembelajaran, 1.337 Sekolah Ikuti Peluncuran Secara Daring

Senin, 17 November 2025 - 18:28 WIB

Pemprov Diminta Tindaklanjuti Arahan Kemendagri untuk Kejar Target Realisasi APBD 2025

Senin, 17 November 2025 - 15:52 WIB

Rakor Kemendagri: Pendapatan Daerah Meningkat, Serapan Belanja Masih Memprihatinkan

Senin, 17 November 2025 - 15:10 WIB

Penempatan Anggota Polri dalam Jabatan Sipil Dipertegas Lewat Putusan MK Terbaru

Berita Terbaru