Kemendagri Koordinasi dengan Kepala Daerah untuk Perbaikan Irigasi di Wilayah Pangan

Sabtu, 28 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan irigasi di daerah terdata dengan baik untuk swasembada pangan sesuai arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas memastikan arahan dari Menko Pangan bisa dipahami dengan tepat oleh seluruh kepala daerah.

“Karena itu perlu dilengkapi supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Menko terkait dengan kondisi irigasi yang memerlukan bantuan, luasan, dan juga lokasinya seperti apa. Kami sudah mengirimkan juga form agar dilengkapi oleh para kepala daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Bima mengungkapkan, tim Kemendagri akan melakukan pengecekan ulang terkait hal tersebut, sehingga didapatkan data yang lebih spesifik. Dia menekankan agar kepala daerah mengirimkan data-data yang berdampak tinggi (high impact) bagi masyarakat, serta jelas kemanfaatannya bagi swasembada pangan. Dari pantauannya di beberapa daerah, Bima menemukan setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

“Kami mengunjungi beberapa titik supaya kami paham di wilayah itu persoalannya apa, dan apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua,” tambahnya.

Bima menyebut beberapa daerah yang telah ia kunjungi, seperti Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat serta Kabupaten Pringsewu di Lampung. Kondisi irigasi di setiap daerah ini unik dan pemerintah daerah (Pemda) bersangkutan perlu membuat laporan data apa saja yang perlu dilakukan untuk perbaikan.

“Kita lihat ke bawah tadi bersama Pak Pj. Bupati Pringsewu. Kita lihat seperti ini kondisinya Pak. Nah ini kemudian daerahnya kering Pak. Kering, sekitar 1.700 [hektare] sawah itu 70 persen itu hanya panen sekali saja,” terangnya.

Perbaikan irigasi, menurut Bima, tidak hanya sekadar pembangunan secara fisik, tapi juga untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dia pun meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk menertibkan konflik yang terjadi, agar warga tidak saling bersaing dan merugikan yang lain.

“Kita perlu pastikan lagi apa yang diminta Pak Menko [Pangan] betul-betul disampaikan datanya oleh para bupati, gubernur, wali kota semuanya dan kita pastikan nanti sistem irigasinya juga diurus dengan baik. Jadi ada ekosistemnya,” tandasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana
Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun
WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif
Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA
Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum
Warga Pante Geulima Bangkit, Pembersihan Lingkungan Dilakukan Bertahap
Wamendagri Bima Arya Apresiasi Pemulihan Aceh Tamiang, Praja Diminta Tingkatkan Kinerja
Integrasi Madrasah hingga Kampus, Kemenag Perkuat Ekosistem UIII di Depok

Berita Terkait

Sabtu, 4 April 2026 - 13:15 WIB

Ratusan Praja IPDN Diterjunkan, Fokus Bersihkan Permukiman dan Situs Bersejarah Pascabencana

Jumat, 3 April 2026 - 16:36 WIB

Pemulihan Pascabencana, Ribuan Hunian Sementara dan Tetap Terus Dibangun

Jumat, 3 April 2026 - 16:30 WIB

WFH Jumat Berlaku, Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal dan Inklusif

Kamis, 2 April 2026 - 21:32 WIB

Kebutuhan Penghulu 16.237, yang Ada 11.918: Kekurangan SDM Ancam Layanan KUA

Kamis, 2 April 2026 - 20:19 WIB

Satgas PRR Maksimalkan Kayu Hanyutan untuk Hunian Sementara dan Fasilitas Umum

Berita Terbaru