Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di 4 Daerah Otonom Baru Papua

Jumat, 24 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Daerah tersebut di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan tersebut. Ini terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ribka menegaskan, dirinya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud terus mengawal percepatan pembangunan tersebut. Adapun koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1/2025) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU.

Selain itu, pihaknya juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut juga bakal membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di 4 DOB Papua.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun tersebut seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembangunan ini penting lantaran menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) terkait pembentukan 4 DOB di wilayah Papua.

Di lain sisi, Ribka berharap, para penjabat (Pj.) gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan. Hal ini terutama pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah aktif itu diperlukan, di samping Kemendagri juga mengawal berbagai pembangunan yang dibiayai oleh APBN. “Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,” pungkasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Layanan Keimigrasian Diperluas, Ditjen Imigrasi Resmikan 18 Kantor Baru
Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Jakarta Pusat Bentuk Desa Binaan Imigrasi
Produksi Mobil Nasional Dimulai 2027, PT Pindad Jadi Pengembang Utama
Wamendagri Wiyagus Dorong Penerapan Sistem Merit untuk Ciptakan ASN Profesional dan Berintegritas
Wali Nanggroe Malik Mahmud Anugerahkan Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe kepada Mendagri Tito
Ditjen Bina Adwil Bahas Strategi Penanganan Konflik Pertanahan Bersama Pemerintah Daerah
Wamendagri Wiyagus Pastikan Kesiapan Lahan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Samarinda
Mendagri Tito Terima Gelar Kehormatan “Petua Panglima Hukom” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 08:21 WIB

Layanan Keimigrasian Diperluas, Ditjen Imigrasi Resmikan 18 Kantor Baru

Kamis, 13 November 2025 - 21:43 WIB

Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Jakarta Pusat Bentuk Desa Binaan Imigrasi

Kamis, 13 November 2025 - 19:05 WIB

Produksi Mobil Nasional Dimulai 2027, PT Pindad Jadi Pengembang Utama

Kamis, 13 November 2025 - 16:22 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Penerapan Sistem Merit untuk Ciptakan ASN Profesional dan Berintegritas

Rabu, 12 November 2025 - 22:56 WIB

Wali Nanggroe Malik Mahmud Anugerahkan Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe kepada Mendagri Tito

Berita Terbaru