JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agama mematangkan langkah penanganan dampak gempa bumi di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajarannya memperkuat pendataan kerusakan agar kebutuhan pemulihan dapat ditangani secara tepat.
Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam breakfast meeting yang digelar secara hibrida bersama jajaran Kemenag, Selasa (18/8/2026). Pertemuan diikuti pejabat eselon I hingga IV, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, kepala kantor wilayah Kemenag, serta kepala kantor Kemenag kabupaten/kota.
Nasaruddin meminta jajarannya berkonsentrasi menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan ialah memastikan tersedianya data yang valid, lengkap, dan menyeluruh.
Pendataan tidak hanya mencakup kerusakan gedung kantor Kemenag. Rumah ibadah, madrasah dan sekolah keagamaan, Kantor Urusan Agama, serta pondok pesantren juga harus masuk dalam pendataan.
Kerusakan pun perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan penanganan di setiap wilayah terdampak.
“Mungkin pendataan kita itu harus lengkap juga. Jadi bukan hanya kita bicara tentang gedung, tetapi termasuk mebelairnya. Kan rata-rata mereka itu juga mebelairnya rusak gitu misalnya, seperti meja, kursi dan papan tulis madrasah yang hancur,” ujar Nasaruddin seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.
Menurut Nasaruddin, kelengkapan data penting agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Berbagai sarana pendukung kegiatan belajar dan pelayanan keagamaan yang turut rusak juga harus diperhitungkan.
Cegah Kebakaran dari Lingkungan Terdekat
Selain penanganan gempa, Kemenag membahas langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Nasaruddin meminta pencegahan dilakukan lebih serius karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Kemenag akan menindaklanjuti upaya tersebut melalui surat edaran kepada jajaran di daerah. Surat edaran itu diharapkan diteruskan hingga madrasah dan KUA sehingga pesan mengenai bahaya karhutla dapat disampaikan kepada masyarakat.
Nasaruddin menilai pendekatan keagamaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Upaya itu sekaligus sejalan dengan program prioritas Kemenag melalui ekoteologi.
“Oleh karenanya, surat edaran ini, sesegera mungkin dilakukan bahwa peran kepentingan agama juga sangat penting di dalam rangka pencegahan kebakaran hutan,” katanya.
Ia juga menyoroti kebiasaan membakar sampah dan membuka lahan dengan cara dibakar. Kebiasaan tersebut, menurut dia, perlu dihentikan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar serta merusak lingkungan.
“Jadi kita sampaikan kepada masyarakat kita jangan lagi ada pembakaran sampah, itu kan secara tradisional masyarakat kita itu membakar sampah. Mau membuka lahan itu dengan membakar lahan, kita sampaikan kepada mereka itu bahwa itu dosa,” ujar Menag. (ihd)
