Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Tekankan Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif

Senin, 29 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Pekanbaru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (29/4/2024).

“Tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang baik dalam konteks nasional maupun daerah, sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP dan RKPD Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ungkap Yusharto.

Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui Musrenbang yang efektif dan terarah, diharapkan dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Riau.

“Melalui forum ini (Musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan ditindaklanjuti dengan penajaman, penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat,” tambahnya.

Sementara itu, menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Yusharto mengatakan, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, di antaranya hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, hingga dekarbonisasi.

“Kami harap selama beberapa tahun ke depan, agenda-agenda ini dapat disinergikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga cita-cita Indonesia dapat segera tercapai,” pungkasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kemendagri Perkuat Transparansi Desa: Hak Informasi Masyarakat Harus Terjamin
Dorong Pemulihan Pascabencana Nagan Raya, Kasatgas Tito Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 pada 13 November
Peringati Hari Pahlawan, Menaker Tekankan Kerja Nyata ASN untuk Kesejahteraan Pekerja
Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK
Tegaskan Komitmen Pemulihan Bencana Sumatera, Mendagri Soroti Penyerapan Anggaran Pemda
Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Atasi Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan
Perkuat Sinergi Antardaerah, Kemendagri Dorong Kepatuhan HAP Gula dan Realisasi Stimulus Transportasi Nataru

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 10:38 WIB

Kemendagri Perkuat Transparansi Desa: Hak Informasi Masyarakat Harus Terjamin

Rabu, 11 November 2026 - 07:59 WIB

Dorong Pemulihan Pascabencana Nagan Raya, Kasatgas Tito Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Selasa, 10 November 2026 - 15:52 WIB

Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 pada 13 November

Selasa, 10 November 2026 - 14:04 WIB

Peringati Hari Pahlawan, Menaker Tekankan Kerja Nyata ASN untuk Kesejahteraan Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 13:34 WIB

Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK

Berita Terbaru

OPINI

Selamat Datang Wakil Presiden Pengganti Gibran

Rabu, 11 Nov 2026 - 10:12 WIB