JENDELANUSANTARA.COM, Kabupaten Tangerang – Dugaan adanya praktik percaloan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang kembali mencuat. Kali ini, dinas tersebut dikabarkan mengoordinasikan pemasangan iklan di media cetak dengan meminta partisipasi anggaran dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai fenomena ini bukan lagi rahasia di pemerintahan daerah. “Praktik seperti ini sudah jamak terjadi. Banyak oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengoordinasikan anggaran di luar tugas pokok dan fungsi mereka,” ujar Adib dalam pesan suaranya.
Adib menyayangkan praktik tersebut, mengingat tugas utama dinas seharusnya melayani kepentingan publik, bukan mencari keuntungan dari dana APBD. “Seharusnya mereka bekerja untuk rakyat, bukan sibuk menghabiskan anggaran demi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sebelumnya, dugaan praktik ini terungkap setelah beredarnya pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh pihak Diskominfo kepada OPD se-Kabupaten Tangerang. Dalam pesan itu, Diskominfo menawarkan koordinasi pemasangan iklan di lima media cetak dengan biaya Rp1,5 juta per OPD.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Tangerang, Prima Saras Puspa, membenarkan adanya permintaan iuran tersebut. Ia menyebut penggalangan dana dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hanya untuk media cetak. “Untuk media online, kami tidak mengoordinasikan pemasangan iklan,” ujarnya.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan pengumpulan dana tersebut. “Saya tidak pernah mengeluarkan instruksi semacam itu. Siapa pun yang terlibat dalam penggalangan dana ini harus bertanggung jawab,” kata Intan.
Kasus ini mencuat bertepatan dengan momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode 2025-2030. Meski telah diklarifikasi, dugaan adanya praktik percaloan anggaran di tubuh birokrasi daerah ini kembali menjadi sorotan publik.(*)
