JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Pj. Gubernur Samsudin Pimpin Rakor Pimpinan Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Kepala OPD Tindak Lanjuti Hasil Rakornas di Sentul Bogor, Jawa Barat
BANDARLAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung Samsudin memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Tindak Lanjut Implementasi Asta Cita Indonesia Emas 2045, bertempat di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (12/11/2024).
Rakor tersebut diikuti oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan Kepala OPD di LIngkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Rakor tersebut merupakan tindaklanjut dari Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 7 November yang lalu, yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat,
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan sejumlah hal yang menjadi penekan Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.
Salah satunya terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Ini sudah menjadi garis kebijakan Bapak Presiden bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung hingga ke Kabupaten/Kota dimana secara teknis nanti akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Samsudin.
“dan nanti kita mengundang Badan Gizi Nasional untuk bicara di Pemerintahan Provinsi Lampung agar supaya teknisnya seperti apa, agar lebih jelas lagi,” jelasnya.
Samsudin mengungkapkan bahwa ini harus segera dilaksanakan, karena makan gizi gratis ini memiliki efek multiplier, termasuk terhadap peningkatan ekonomi.
“Tidak ada tawar-menawar lagi, bahwa ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena makan gizi gratis ini efeknya multiplier, seperti kepada pedagang sayuran, makanan, dan lain-lain. Dan itu akan berimbas kepada peningkatan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu kenaikan ekonomi pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” jelas Samsudin.
Teknis pelaksanaan makanan bergizi gratis, Ia menjelaskan bahwa di pusat sudah ada Badan Gizi Nasional yang dibantu oleh kementerian-kementerian lain, tetapi secara nomenklatur itu belum turun belum sampai ke tingkat provinsi.
“Tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita akan buat siapa yang bertanggung jawab sementara untuk menangani pelaksanaan gizi gratis sampai dikeluarkan secara resmi nomenklatur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain Makanan Bergizi Gratis, penekanan lainnya juga terkait dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, jelas Samsudin, Pemerintah provinsi Lampung komitmen bahwa pelayanan terhadap kesehatan masyarakat harus diutamakan.
“Apa yang sudah dicover melalui BPJS saat ini harus tetap dipertahankan, dan kalau memang anggarannya mampu harus ditambah, bukan dikurangi. Itu konsep Pemerintah, oleh karena itu saya selaku Gubernur Lampung memastikan bahwa tidak ada pengurangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.
(Rian)
Sumber: Adpim
