JENDELANUSANTARA COM, Bekasi — Kota Bekasi genap berusia 29 tahun pada Selasa 10 Maret 2026, hari ini. Momentum hari jadi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh warga.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menegaskan bahwa pembangunan kota memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya terpusat pada sektor tertentu, tetapi menjangkau kebutuhan dasar warga.
“Ini meneguhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Kita punya tanggung jawab bersama untuk membangun Kota Bekasi,” ujar Evi kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Menurut dia, pembangunan tidak semata-mata berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menjangkau sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya yang langsung dirasakan masyarakat.
Evi menambahkan, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pembangunan agar program yang dirancang pemerintah daerah benar-benar memberi manfaat bagi warga.
“Secara bertahap kami akan memastikan pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Persoalan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Di sektor pendidikan, Evi menyoroti pentingnya pemerataan akses dan fasilitas pendidikan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan di daerah tersebut telah mendekati 30 persen dari total anggaran, menurut dia masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.
Persoalan itu antara lain kebutuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan mebel sekolah, hingga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah fasilitas pendidikan sudah merata? Apakah akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu sudah terjangkau? Ini menjadi bagian dari tugas pengawasan DPRD,” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku pada sektor kesehatan. Ia menilai layanan kesehatan harus tersedia secara merata dan mudah diakses seluruh warga Kota Bekasi.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.
“Kesehatan harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi. Pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, terutama layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat,” kata Evi. (ihd)
