JENDELANUSANTARA.COM, SERANG — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 harus dimaknai sebagai momentum refleksi sejarah sekaligus peneguhan peran strategis pers dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Puncak Peringatan HPN 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin, 9 Februari 2026.
Di hadapan pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta ribuan insan pers dari seluruh Indonesia, Akhmad Munir mengingatkan bahwa pers Indonesia sejak awal lahir sebagai pers perjuangan.
Pada masa kolonial, pers menjadi medium konsolidasi gagasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran rakyat, dan mengobarkan semangat kemerdekaan.
Menurut Munir, pers tidak tumbuh di ruang hampa. Pers hadir dan berkembang bersama cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Karena itu, eksistensi pers tidak bisa dipandang semata sebagai industri informasi, melainkan bagian dari fondasi demokrasi dan pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut dijaga melalui Kode Etik Jurnalistik. Etika menjadi pembeda antara pers arus utama dan sekadar lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab. Ke dalam, insan pers dituntut bekerja secara profesional, akurat, dan berimbang. Wartawan, kata Munir, hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual, bukan karena takut pada kekuasaan, melainkan karena takut keliru menyampaikan kebenaran.
Ke luar, pers juga memiliki tanggung jawab besar kepada publik. Kritik yang disampaikan media, lanjutnya, bukanlah ekspresi kebencian, tetapi bentuk kecintaan kepada bangsa agar kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar.
Dalam pidatonya, Akhmad Munir juga menyinggung tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia dalam dua dekade ke depan. Bonus demografi yang saat ini menjadi kekuatan tidak akan berlangsung selamanya. Jika Indonesia gagal menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu tersebut, maka risiko terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah akan semakin besar.
Terkait hal itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan visi besar untuk membawa Indonesia melompat menuju Indonesia Emas 2045.
Tema Hari Pers Nasional 2026, Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, menurut Munir, menjadi sangat relevan dengan tantangan zaman. Pers yang sehat adalah pers yang profesional, independen, berintegritas, serta berkelanjutan secara ekonomi. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan nasional akan sulit diwujudkan.
Ia mengakui tantangan pers ke depan tidak ringan. Disrupsi digital, banjir informasi yang tidak terverifikasi, kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi terhadap industri media merupakan realitas yang harus dihadapi bersama.
Untuk itu, Munir menekankan perlunya langkah strategis, mulai dari penguatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan, konsolidasi dan transformasi bisnis media agar mampu bertahan di era digital tanpa mengorbankan independensi, hingga kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
“Pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil. Kami percaya keberhasilan pemerintah adalah keberhasilan rakyat. Namun, keberhasilan itu hanya mungkin jika kebijakan terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan,” ujar Munir.
Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman.
Puncak peringatan HPN 2026 di Banten dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Turut hadir pula delegasi luar negeri dari Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching bersama rombongan wartawan Malaysia. (*)
