JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — DPRD Kota Bekasi menyoroti rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yang ditujukan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dinilai perlu diantisipasi agar tidak menurunkan kinerja pelayanan publik di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja ASN selama pelaksanaan WFH. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan sebagai “libur terselubung”.
“Jangan sampai ini malah jadi libur, ASN keluyuran. Itu tidak efektif, karena tujuannya efisiensi energi,” ujar Samuel, Rabu (25/3/3026).
Menurut dia, DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi tekanan geopolitik global di sektor energi. Namun, implementasi di tingkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Samuel menilai skema kerja hybrid dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Dalam skema ini, ASN yang bertugas di sektor pelayanan vital tetap bekerja dari kantor, sementara pegawai lainnya dapat menjalankan WFH secara bergiliran.
“Tidak semua libur. Sektor pelayanan publik tetap berjalan, bisa diatur secara rolling antar ASN,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sistem pengawasan kinerja berbasis digital, seperti dashboard pemantauan, agar setiap pekerjaan ASN tetap terukur dan transparan.
Selain itu, penguatan layanan publik berbasis digital dinilai menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan secara mudah. Termasuk di dalamnya penyediaan hotline khusus yang responsif terhadap kebutuhan warga.
“WFH boleh, tapi pelayanan publik harus tetap maksimal dan mudah dijangkau,” ujar Samuel. (ihd)
