JENDELANUSANTARA.COM, SLEMAN – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Forum Komunikasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kalurahan di Yogyakarta, Kamis (30/7/2026) memperkuat budaya pemerintahan SATRIYA berlandaskan keistimewaan daerah.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Grage Business Hotel Yogyakarta, diikuti perwakilan DPMK, panewu, lurah, serta pemangku kepentingan se-DIY.
Forum menjadi ruang memperkuat implementasi reformasi birokrasi kalurahan berbasis budaya lokal demi menghadirkan pemerintahan profesional, adaptif, berintegritas, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Perwakilan Kepala DPMKKPS DIY menegaskan reformasi birokrasi harus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membangun karakter aparatur melalui internalisasi nilai budaya Yogyakarta berkelanjutan.
“Reformasi birokrasi tingkat kalurahan harus menghadirkan pelayanan publik berkualitas melalui penguatan tata kelola sekaligus pembentukan karakter aparatur,” tegasnya membuka kegiatan resmi forum.
Peserta berasal dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, melibatkan kepala dinas, panewu lima kapanewon, serta lurah berbagai kalurahan strategis setempat.
Dari Sleman hadir Kepala DPMK, Panewu Berbah, Sleman, Depok, Gamping, Godean, bersama Lurah Sidoarum, Balecatur, Condongcatur, Triharjo, dan Kalitirto mengikuti forum.
Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Eko Yayuk W., memaparkan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai fondasi utama penguatan reformasi birokrasi kalurahan berkelanjutan.
Menurut Eko, SATRIYA berlandaskan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, semangat golong gilig, serta nilai sawiji, greget, sengguh, lan ora mingkuh yang luhur.
“Budaya SATRIYA bukan sekadar slogan, melainkan pedoman perilaku aparatur dalam melayani masyarakat dengan integritas, profesionalisme, serta komitmen tinggi,” ujar Eko menegaskan.
Eko menambahkan keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung perubahan pola pikir, budaya kerja, serta kesungguhan aparatur memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.
Materi berikutnya disampaikan Fajar Sudarwo mengenai Keistimewaan Pamong Jogja melalui konsep kepamongan sebagai karakter khas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Pamong Jogja harus hadir sebagai pelayan masyarakat, fasilitator pembangunan, pembimbing, sekaligus penggerak pemberdayaan warga,” kata Fajar di hadapan seluruh peserta forum.
Fajar menekankan nilai kepamongan menjadi identitas pemerintahan kalurahan DIY sekaligus modal sosial membangun pelayanan publik yang humanis, partisipatif, cepat, dan tepat sasaran.
Forum juga menjadi ajang berbagi pengalaman, memperkuat sinergi antar kabupaten, kapanewon, serta kalurahan demi menghadirkan pemerintahan inovatif, profesional, dan berintegritas kuat bersama masyarakat.
“Hasil forum diharapkan diterapkan seluruh kalurahan agar reformasi birokrasi menghadirkan pelayanan publik berkualitas tanpa meninggalkan nilai budaya Keistimewaan DIY,” pungkas penyelenggara forum.(ady)
