Penguatan Antikorupsi Masuk Agenda Strategis Kemendagri dan KPK

Kamis, 7 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (7/8/2025)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (7/8/2025)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (7/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis dalam mendukung pencegahan korupsi, mulai dari penguatan pendidikan antikorupsi hingga peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

Salah satu pembahasan utama adalah penguatan kembali komitmen terhadap Surat Edaran (SE) Mendagri Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, yang mendorong integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pendidikan di daerah. Mendagri menyampaikan akan mengeluarkan kembali SE serupa kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.

Langkah ini penting dilakukan mengingat tak sedikit kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 merupakan sosok baru atau belum memiliki pemahaman terhadap SE tersebut. “Makanya ini momentum bagus, kita refresh surat edaran baru,” ujarnya.

Selain pendidikan, pertemuan juga menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi sektor pelayanan publik, khususnya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP dinilai sebagai salah satu upaya nyata untuk meminimalkan potensi praktik korupsi dengan menciptakan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan berbasis teknologi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Mendagri dan Ketua KPK sepakat akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan melibatkan para kepala daerah, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), serta KPK. Rapat tersebut akan menjadi forum untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menegakkan nilai-nilai antikorupsi, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kunci Gelar Juara Umum Sekaligus Sukses Jadi Tuan Rumah Porprov, Wawali Harris Bobihoe Nilai Capaian Ini Milik Seluruh Warga Kota Bekasi
Jaga Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual, Pendaftar Pertama Merek EXCELLTEL Minta Menkum dan Dirjen KI Awasi Potensi Duplikasi Merek
KH Agus Muslim Dorong Kantor PCNU Jakarta Utara Jadi Pusat Layanan Umat
KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG
Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran
Kawal Stabilitas Harga dan Belanja Daerah, Mendagri Tegaskan Kontribusi Pemda Penentu Laju Ekonomi Nasional
Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Transformasi Layanan Pemda, Mendagri Dinobatkan sebagai Tokoh Pengendalian Inflasi Daerah
Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Wamendagri Ribka Dorong Penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:34 WIB

Kunci Gelar Juara Umum Sekaligus Sukses Jadi Tuan Rumah Porprov, Wawali Harris Bobihoe Nilai Capaian Ini Milik Seluruh Warga Kota Bekasi

Sabtu, 21 November 2026 - 20:28 WIB

Jaga Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual, Pendaftar Pertama Merek EXCELLTEL Minta Menkum dan Dirjen KI Awasi Potensi Duplikasi Merek

Sabtu, 21 November 2026 - 15:15 WIB

KH Agus Muslim Dorong Kantor PCNU Jakarta Utara Jadi Pusat Layanan Umat

Jumat, 20 November 2026 - 20:57 WIB

KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran

Berita Terbaru