Benturan di Atas Tanah Negara: BMKG Vs GRIB Jaya

Tanah tersebut, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), merupakan aset negara yang sah. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Pondok Betung tahun 2003 mencatat nama lembaga itu sebagai pemilik. Namun hingga Mei 2025, lembaga negara itu belum juga bisa memanfaatkan lahan tersebut sepenuhnya karena terus-menerus diganggu.

“Pembangunan Gedung Arsip BMKG yang sudah dimulai November 2023 praktis terhenti,” kata Akhmad Taufan Maulana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG. Menurutnya, keberadaan massa dan klaim sepihak dari ormas dan pihak yang mengaku ahli waris telah mengganggu pekerjaan.

Tumpang Tindih Klaim

Akar persoalan ini, jika ditelusuri ke belakang, berawal dari sengketa hukum yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. GRIB Jaya, melalui Tim Hukum dan Advokasinya, mengklaim bahwa tanah tersebut milik ahli waris yang sah berdasarkan girik. “Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pdt/2020 menguatkan kepemilikan tersebut,” kata Ketua Tim Hukum GRIB Jaya, Wilson Colling.

Wilson menuding BMKG menggunakan jalur yang tak lazim untuk menguasai lahan. Ia menyebut surat dari Ketua PN Tangerang yang dijadikan dasar hukum BMKG sebagai “pendapat pribadi yang menyesatkan publik.”

Namun BMKG bergeming. Mereka merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 yang memenangkan negara. Bahkan menurut Taufan, Ketua PN Tangerang telah menyatakan bahwa tak diperlukan lagi eksekusi karena kepemilikan BMKG sudah sah.

Laporan resmi ke Polda Metro Jaya telah disampaikan BMKG sejak awal Februari 2025. Surat permintaan pengamanan bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 juga telah dikirimkan, disertai tembusan ke Satgas Anti-Premanisme Kemenko Polhukam, Polres Tangsel, dan Polsek setempat.

Namun di lapangan, negara tampak tumpul. Tiga plang berdiri berdampingan: dari GRIB, dari BMKG, dan dari Polda Metro Jaya. Tapi tak satu pun berhasil meredakan sengketa yang mengemuka.

Hingga Sabtu, 24 Mei 2025, lokasi proyek tetap diduduki. Tiga bendera GRIB Jaya berkibar lebih mencolok ketimbang papan informasi proyek pemerintah.

Soal Kehadiran Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya segera mengecek status tanah. Ia menyebut tidak boleh ada ormas yang seenaknya mengklaim barang milik negara. “Kalau tercatat di DJKN, itu sah milik negara. Gak boleh main terabas,” kata Nusron di Istana Negara.

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, lebih tegas. Menurutnya, negara tak boleh kalah. “BMKG sudah punya alas hak. Pemerintah harus melindungi asetnya sendiri, dan polisi mesti turun tangan,” ujar Ahmad.

Hingga kini, upaya penyelesaian masih menemui jalan buntu. BMKG tetap menggunakan pendekatan persuasif, termasuk menemui RT, RW, hingga pihak-pihak yang mengaku ahli waris. Namun hasilnya nihil. Proyek strategis terhenti, arsip kebijakan nasional belum punya rumah, dan negara tampak ragu-ragu di tanahnya sendiri.

Sementara GRIB Jaya bersikukuh tak akan mundur. Sengketa ini bukan lagi soal tumpukan dokumen hukum, tapi soal kehadiran negara di atas tanahnya sendiri. Dan untuk sementara, negara belum benar-benar tampak hadir. (ihd)