JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di Balai Kota Jakarta pada Jumat (2/5/2025) tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum pemulihan hak pendidikan bagi ratusan siswa. Sebanyak 371 ijazah yang sebelumnya tertahan akibat persoalan biaya resmi diserahkan kembali kepada pemiliknya, melengkapi total 488 ijazah yang telah ditebus melalui program pemutihan biaya pendidikan.
Antrean panjang terlihat sejak pagi di halaman Balai Kota Jakarta. Para siswa dan orangtua membawa map berisi dokumen penting. Alfarizi, seorang lulusan SMP, mengungkapkan bahwa ijazahnya tertahan karena tidak mampu membayar tunggakan. “Baru sekarang bisa diambil setelah ada program ini,” ujarnya.
Salah satu orangtua siswa, Suhardi, menyambut haru kebijakan tersebut. Ia datang mengambil ijazah anaknya, Syahrul, lulusan SMK Amaliyah. “Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan dia mencari kerja,” katanya.
Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, program pemutihan ini mengucurkan bantuan sebesar Rp 1,69 miliar. Namun, tantangan belum usai. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa masih ada 6.652 ijazah siswa yang belum dapat diambil karena kendala serupa. “Ada ijazah yang tertahan hingga lima tahun, dengan tunggakan mencapai Rp 15 juta sampai Rp 17 juta per siswa,” kata Pramono.
Penyerahan ijazah dilakukan secara simbolis oleh Pramono sebagai bagian dari 100 hari kerja pemerintahan bersama Wakil Gubernur Rano Karno. Pemerintah DKI menggandeng Baznas Bazis DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan untuk menjalankan program ini. “Kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan masa depan hanya karena tidak bisa menebus ijazah,” ujar Pramono.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perwujudan amanat konstitusi. “UUD 1945 menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi karena alasan ekonomi,” kata dia.
Data Dinas Pendidikan mencatat, persoalan ijazah tertahan paling banyak ditemukan di jenjang SMK dan SMP swasta. Latar belakangnya beragam, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, tunggakan biaya praktik, hingga ketidakterbukaan informasi soal biaya dari pihak sekolah.
Cerita Nirina (35), warga Jakarta Selatan, menegaskan peliknya persoalan ini. Ia mengaku keponakannya yang yatim piatu terpaksa menunda pendidikan lanjutan karena ijazah SMP-nya tertahan. “Saya sudah bayar Rp 700.000, tapi masih kurang. Ketika mau lunasi setahun kemudian, saya diminta bukti pembayaran yang sudah hilang karena pindah rumah,” ujarnya. Kini, ia menaruh harapan pada program pemutihan.
Seiring dengan upaya mengatasi hambatan administratif ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mendorong reformasi sistem pembelajaran. Sejumlah program diluncurkan, seperti penguatan literasi teknologi melalui pengenalan coding dan kecerdasan buatan sejak dini, serta program pendidikan karakter “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”.
Langkah-langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendidikan diharapkan tidak hanya mencetak lulusan, tetapi membentuk insan yang tangguh, berintegritas, dan berdaya saing global.
Di halaman Balai Kota, para siswa yang menerima ijazah pulang dengan wajah lega. Mereka tidak hanya membawa selembar dokumen, tetapi juga harapan baru untuk menatap masa depan yang lebih terbuka. (ihd)
