Kebijakan Publik yang Efektif, Mengapa Teori dan Data Harus Menjadi Landasan

Kamis, 26 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penyusunan kebijakan harus berdasarkan teori dan data. Menurutnya, kebijakan tanpa didukung teori yang kuat hasilnya hanya akan mengandalkan keberuntungan.

“Yang benar adalah making policy based on strong theory, setiap pembuatan kebijakan harus didasarkan kepada teori, maknanya di sini dalam konteks data dan statistik,” ujar Mendagri pada Acara Puncak Peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Kamis (26/9/2024).

Mendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama.

Ia juga berbagi pengalaman dalam menangani inflasi yang menggunakan data sebagai acuan. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk menangani inflasi yang terbilang tinggi. Dalam teori ekonomi, inflasi biasanya diatasi melalui instrumen suku bunga dan nilai tukar mata uang. Namun, Presiden Jokowi mengusulkan pendekatan baru yang berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mirip dengan penanganan pandemi Covid-19.

“Covid itu belum ada yang punya rumus real [ilmu penanganannya] di negara mana pun juga,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengucapkan terima kasih kepada BPS yang berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi Indonesia, yang saat ini terjaga di angka 2,1 persen dan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta intervensi dari berbagai kementerian/lembaga seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sangat berperan dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga turut menyerahkan penghargaan Anindhita Wistara Data Tahun 2024 kepada beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Beberapa penerima penghargaan itu di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan D.I. Yogyakarta untuk tingkat provinsi kategori terbaik. Kemudian untuk tingkat kabupaten terbaik, yakni Kabupaten Tangerang, Sumedang, dan Bantul. Sementara penghargaan di tingkat kota terbaik, yaitu Kota Magelang, Malang, dan Tangerang.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Gubernur Andra Soni Siap Perluas Akses Keuangan Warga Banten
Hadiri Rakornas TPAKD, Mendagri Pastikan Bantuan Apresiasi Pemda TA 2027 Tetap Ada
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Susun Aturan yang Permudah Pelayanan dan Tak Bebani Masyarakat
Sidang Duplik Kasus Dugaan Penyalahgunaan Gas LPG Subsidi Rampung, Kuasa Hukum Minta Gabriel Dibebaskan
Jaga Martabat Pesantren, Din Syamsuddin Ajak Seluruh Elemen Berantas Perundungan dan Tindakan Asusila
Peringatan Hari Santri 2026, Sekjen MUI Dorong Pesantren Ambil Peran Utama Peradaban Dunia
Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Mendagri Tito Simak Arahan Presiden soal Pentingnya Kekompakan

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:50 WIB

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Gubernur Andra Soni Siap Perluas Akses Keuangan Warga Banten

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Hadiri Rakornas TPAKD, Mendagri Pastikan Bantuan Apresiasi Pemda TA 2027 Tetap Ada

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:03 WIB

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Susun Aturan yang Permudah Pelayanan dan Tak Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Sidang Duplik Kasus Dugaan Penyalahgunaan Gas LPG Subsidi Rampung, Kuasa Hukum Minta Gabriel Dibebaskan

Berita Terbaru