JENDELANUSANTARA.COM, Banten – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Provinsi Banten komitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance, red). Provinsi Banten telah delapan (8) kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Serta menjadi Provinsi tercepat dalam menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK RI.
Hal itu diungkap oleh Al Muktabar usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto No. 1, Jakarta, Senin (8/7/2024).
“Kita mendapat undangan dari BPK RI bahwa hari ini Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah diserahkan langsung. Pemerintah dalam hal ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan,” ucapnya.
Menurut Al Muktabar, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan merupakan hal mendasar dalam tata kelola negara. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang independen memberikan opini kepada pemerintah atas segenap tata kelola keuangan mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan pertanggungjawabannya.
“Tadi amanat dari Ketua BPK RI (Isma Yatun, red), di antaranya menggarisbawahi satu perjalanan tata kelola pemerintahan khusus dalam aspek tata kelola keuangan yang telah berjalan dengan baik sehingga diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
“Dalam sambutannya, Bapak Presiden menggarisbawahi kepada semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk terus menerus berkinerja secara baik, menatakelolakan keuangan dengan benar,” tambah Al Muktabar.
Bapak Presiden, lanjutnya, memerintahkan mengamanatkan bahwa keuangan negara sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat.
“Kita di Provinsi Banten berkomitmen dengan itu. Menjalankan pemerintahan dengan good governance dan clean governance,” tegas Al Muktabar.
“Kita juga tercepat dalam menyampaikan laporan ke BPK dan mendapat opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Kita komitmen untuk menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga ini seperti yang diamanatkan Bapak Presiden untuk sebesar-besarnya dipersembahkan bagi kemakmuran rakyat,” tambahnya.
Al Muktabar juga menegaskan, Pemprov Banten terus melakukan penguatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Diharapkan, dengan sistem yang berjalan baik akan menjaga capaian dan raihan Pemprov Banten dalam tata kelola keuangan negara terus terjaga.
“Begitu juga dengan kontrol masyarakat perlu diperkuat. Juga media dalam menyampaikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, informasi yang berimbang dan membangun optimisme,” pungkasnya.(Nad)
Sumber: Adpim
