Budayawan Banyumas Ingatkan Tujuan Pemekaran Untuk Keadilan Masyarakat Bukan Ambisi Kekuasaan

Minggu, 14 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Banyumas,  Budayawan Banyumas, Nassirun Purwokartun mengkritisi rencana pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, sebaiknya pemekaran dikembalikan kepada sejarah asalnya, Kabupaten Banyumas dan Purwokerto.

“Kalau Banyumas mau melakukan pemekaran, kembalikan kepada sejarahnya menjadi 2 wilayah saja yaitu Kabupaten Banyumas dan Purwokerto. Karena memang sejarah kabupaten Banyumas dulu juga cuma 2 wilayah,” ujar Nassirun kepada media pada Jumat, (14/4/2024) di kediamannya Griya Wijaya di desa Kalibacin, Mandirancan, kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas yang berdiri pada 22 Februari 1571 dengan tokoh pendiri pertamanya, Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dikenal dengan julukan Adipati Marapat.

Nasirun menjelaskan wilayah Kabupaten Banyumas yang luas di masa dulu dibagi menjadi 2 wilayah karena dipimpin oleh dua Bupati Wedana yang kemudian orang menyebutnya dengan wilayah kekuasaan Kasepuhan dan wilayah kekuasaan Kanoman.

Wilayah kekuasaan Kasepuhan meliputi Adireja, Adipala, Purwokerto, Panjer dan Banjarnegara. Sementara, wilayah kekuasaan Kanoman meliputi Purbalingga, Sokaraja dan Panjer.

“Itu zaman jauh sebelum wilayah Kabupaten Banyumas menjadi dua wilayah utama, yaitu Banyumas dan Purwokerto. Meski terjadi perubahan status bagi Purwokerto menjadi kotatif (kota administratif). Jadi sebaiknya kembalikan seperti masa itu saja,” tegasnya.

Nasirun juga berharap wacana pemekaran Kabupaten Banyumas harus murni demi tujuan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, serta tidak ditumpangi dengan ambisi politik dan kekuasaan.

“Bila pemekaran dilakukan semestinya pihak yang berhak mengambil keputusan ini harus mengedepankan tujuan kesejahteraan yang berkeadilan. Jangan karena ambisi politik dan kekuasaan yang justru malah menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial baru,” imbuhnya.

Oleh itu, sejatinya realisasi pemekaran semestinya merujuk pada tujuan kepentingan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Banyumas bukan pada ambisi kekuasaan sekelompok golongan. (Siti)

Berita Terkait

Titiek Soeharto Puji Nusakambangan yang Kini Jadi Sentra Ketahanan Pangan
Sidak KDKMP oleh BPKP dan Mabes TNI, Wonosobo Tunjukkan Kesiapan Program
Ribuan Umat Buddha Lepaskan 2.570 Lampion dalam Puncak Waisak di Candi Borobudur
Kegiatan Kurban IKHROM 2026 Catat Peningkatan Jumlah Distribusi Daging
Kodim Wonosobo Tingkatkan Profesionalisme Prajurit melalui Latihan Menembak
TMMD Sengkuyung Tahap II Diharapkan Tingkatkan Akses dan Ekonomi Warga Desa Grugu
Rumah Reyot Disulap Jadi Nyaman, Warga Grugu Haru Terima Bantuan RTLH TMMD
Dari Mahasiswa Sederhana hingga Sekda Demak, Perjalanan Hidup Akhmad Sugiharto Menginspirasi

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 09:08 WIB

Titiek Soeharto Puji Nusakambangan yang Kini Jadi Sentra Ketahanan Pangan

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:27 WIB

Sidak KDKMP oleh BPKP dan Mabes TNI, Wonosobo Tunjukkan Kesiapan Program

Senin, 1 Juni 2026 - 08:41 WIB

Ribuan Umat Buddha Lepaskan 2.570 Lampion dalam Puncak Waisak di Candi Borobudur

Kamis, 28 Mei 2026 - 07:56 WIB

Kegiatan Kurban IKHROM 2026 Catat Peningkatan Jumlah Distribusi Daging

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:32 WIB

Kodim Wonosobo Tingkatkan Profesionalisme Prajurit melalui Latihan Menembak

Berita Terbaru