JENDELANUSANTARA.COM – Yogyakarta, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yudia Ramli menegaskan pentingnya humas pemerintah beradaptasi di tengah perkembangan teknologi informasi. Pasalnya, kondisi ini bukan saja mengubah wajah media serta industri yang menyertainya, tapi juga cara, sikap, dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi.
“Saya ingin mengingatkan kepada Saudara bahwa tuntutan zaman itu nyata adanya. Perbaikan akan kultur humas pemerintah dalam pengelolaan komunikasi perlu diubah segera,” terang Yudia dalam sambutannya membuka Workshop Pengelolaan Kehumasan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 di Yogyakarta, Kamis (29/2/2024).
Yudia mengungkapkan, berdasarkan data We Are Social bahwa pada 2023, sebanyak 212,9 juta atau 77 persen dari total penduduk Indonesia telah mengakses internet. Mereka didominasi oleh masyarakat yang berusia 18 hingga 34 tahun. Kondisi ini, kata dia, tentu harus membuat humas pemerintah memahami metode komunikasi seperti apa yang perlu diterapkan.
Namun, dirinya mengingatkan agar humas pemerintah tidak boleh melupakan statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya. Humas pemerintah harus tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan. “Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyelami lebih jauh kompetensi yang harus Bapak dan Ibu miliki hari ini dan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Dalam workshop tersebut, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber dan fasilitator profesional yang akan melatih para peserta memahami berbagai isu kehumasan. Isu tersebut seperti kemitraan pers, sinergisitas pengelolaan komunikasi, komunikasi di saat kritis dan krisis, hingga pelatihan menjadi juru bicara pemerintah yang kompeten.
Dirinya berharap, para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan penuh tanggung jawab. Harapan lainnya, para peserta nantinya dapat bersinergi sebagai satu kesatuan tim pengelola kehumasan Kemendagri dan pemerintah provinsi.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
