JENDELANUSANTARA.COM – Batam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan tujuh hal penting yang perlu dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) beserta jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah ke depan. Hal itu disampaikan Mendagri pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2024 yang berlangsung secara hybrid dari Harmoni One Hotel Batam, Selasa (27/2/2024).
“Rakor ini dilaksanakan biasa 2 kali setahun, ini rakor yang pertama, saya kira bagus untuk menjadi momentum jajaran Dukcapil seluruh Indonesia yang hadir saat ini, dikomandoi oleh Dirjen Dukcapil Pak Teguh, untuk melakukan evaluasi,” katanya.
Hal penting yang perlu dilakukan ke depan, pertama, mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik seperti integritas, sistem, dan kompentensi. Mendagri dalam kesempatan itu mengapresiasi berbagai capaian prestasi Dukcapil yang perlu dipertahankan. Kemudian terkait kompetensi yang berkenaan dengan hal teknis, Mendagri menyampaikan agar para tenaga terampil di bidang teknologi informasi untuk ditingkatkan.
“Saya juga memberikan apresiasi kepada Dukcapil, selama ini ya yang cukup banyak prestasinya. Setidaknya sudah ada 43 penghargaan yang diterima oleh Dukcapil, dan ini bukan kerja dari Dukcapil Kemendagri sendiri, bukan, Dukcapil ini adalah satu sistem, inputnya berasal dari Dukcapil seluruh kabupaten/kota dan kemudian Dukcapil provinsi menjadi koordinator, tapi datanya langsung masuk ke server Dukcapil Kemendagri,” terangnya.
Kedua, memperbaiki integritas aparatur untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dan zero pungutan liar (pungli) yang merusak nama Dukcapil di mata publik. Mendagri menekankan agar pihak Dukcapil menjaga integritas yang ditandai dengan tidak adanya kasus terkait pungli maupun masalah yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi, ini masalah integritas, satu yang berbuat nanti yang lain kena semua, oleh karena itu saya betul-betul minta ini masalah integritas ini jangan sampailah terkena masalah, kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) nanti oleh kepolisian, OTT oleh KPK, kejaksaan,” ujarnya.
Ketiga, Dukcapil perlu proaktif untuk mendata dan menjaring masyarakat maupun penduduk yang belum terdata, misalnya masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi. Keempat, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani daerah-daerah yang internetnya lambat/gangguan.
“Kemudian juga di daerah-daerah yang sulit, terpencil, jauh, itu juga internetnya banyak juga yang tidak jalan, tidak ada internet, atau lemot internetnya, sehingga untuk menginput data, melayani masyarakat, menjadi lambat,” tuturnya.
Kelima, memperkuat data center dan infrastruktur Dukcapil melalui anggaran yang bersumber dari Bank Dunia dan sumber lainnya, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam rangka memperkuat infrastruktur, Mendagri menegaskan pula agar daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
“Kapasitas fiskal kuat itu ditandai dengan PAD-nya besar, Pendapatan Asli Daerah-nya besar, transfer dari keuangan pusatnya dikalahkan oleh PAD, itu daerah yang kuat itu, contohnya misalnya daerah di Jakarta. Banten itu 74 persen itu adalah dari PAD, hanya 20 persen dari pusat. Jadi dia tidak tergantung pusat, duitnya banyak, Jakarta uangnya banyak, Jabar, Jateng, Jatim, uangnya banyak,” ungkapnya.
Keenam, melakukan pembinaan karier untuk pegawai di lingkungan Dukcapil pusat dan daerah dengan menerapkan sistem merit. Ketujuh, mendukung lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar menjadikan sistem Dukcapil sebagai basis data bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik di pusat dan daerah.
“Harapan saya dengan Rakor ini Dukcapil akan lebih baik prestasinya, dan kalau prestasinya lebih baik, kinerjanya lebih baik, otomatis kalau kita minta itu, kita juga harus bikin baik supaya kita minta apa saja dikasih. Kalau tidak, tidak akan dikasih-kasih, semua tergantung image, image baik akan mudah menembusnya,” pungkasnya.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
