Kepala BSKDN Dukung Pemkot Makassar Tangani Sampah dengan Penerapan Low Carbon City

Senin, 26 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Makassar, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani permasalahan sampah dengan menerapkan Low Carbon City. Lebih lanjut dia menjelaskan, pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah. Adapun dari jumlah tersebut 37,51 persennya atau 13,47 juta ton timbulan sampah belum terkelola.

“Low Carbon with Metaverse misalnya merupakan salah satu jenis inovasi yang dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah lingkungan di Indonesia. Inovasi semacam ini harus terus didukung perkembangannya,” jelas Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar Tahun 2024 yang mengusung tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse di Hotel Four Points Sheraton Makassar, Sulsel, Senin (26/2/2024).

Guna memaksimalkan penerapan Low Carbon City dengan metaverse, Yusharto membeberkan sejumlah strategi yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Makassar, di antaranya meliputi strategi pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, konservasi energi, transportasi berkelanjutan, penataan kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, strategi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.

“Kami harap ada kerja sama antar-OPD di Makassar terutama Dinas Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Perhubungan berikut seluruh unsur yang ada di OPD di Kota Makassar,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan manfaat dari kebijakan Low Carbon City, di antaranya dapat meningkatkan kualitas udara, menurunkan risiko penyakit, dapat secara aktif melakukan perdagangan karbon sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki kesempatan mendapatkan dana hibah dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

“Kebijakan Low Carbon City dapat memacu setiap kota untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas udara di wilayahnya hingga mengelola sampah dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” tambahnya.

Yusharto juga mengapresiasi Pemkot Makassar yang telah berusaha memaksimalkan penerapan Low Carbon City demi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Dalam hal ini, dirinya menyarankan Pemkot Makassar untuk belajar dari daerah lainnya yang menghasilkan sejumlah inovasi di bidang lingkungan hidup seperti Inovasi Rusunawa Eco Green milik Pemkot Cimahi, Inovasi Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (Klik Me) yang diinisiasi oleh Kabupaten Kartanegara dan masih banyak inovasi lainnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran
Kawal Stabilitas Harga dan Belanja Daerah, Mendagri Tegaskan Kontribusi Pemda Penentu Laju Ekonomi Nasional
Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Transformasi Layanan Pemda, Mendagri Dinobatkan sebagai Tokoh Pengendalian Inflasi Daerah
Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Wamendagri Ribka Dorong Penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
Dorong Standar Pelayanan Publik Berkualitas di Pusat dan Daerah, Kemendagri Sabet Liputan6 Good Impact Awards
Potensi Dana Umat Rp1.200 Triliun, Menag Dorong Pembenahan Zakat
Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah, Sekjen Kemendagri Ajak Pemda Pangkas Belanja Tak Prioritas demi Layanan Publik
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

Kemenag Susun Regulasi, Atur Ratusan Ribu Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Alquran

Jumat, 20 November 2026 - 16:17 WIB

Kawal Stabilitas Harga dan Belanja Daerah, Mendagri Tegaskan Kontribusi Pemda Penentu Laju Ekonomi Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 08:10 WIB

Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Transformasi Layanan Pemda, Mendagri Dinobatkan sebagai Tokoh Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 20:52 WIB

Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Wamendagri Ribka Dorong Penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Kamis, 19 November 2026 - 19:50 WIB

Dorong Standar Pelayanan Publik Berkualitas di Pusat dan Daerah, Kemendagri Sabet Liputan6 Good Impact Awards

Berita Terbaru