JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun kepada Anita Palupi Widyasari alias Mita, selaku Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut.
Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp510 juta kepada terdakwa. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunaryanto, S.H., M.H., dalam sidang pembacaan putusan di PN Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Anita Palupi Widyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan terkait penelantaran serta turut serta membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda 510 juta. Pembayaran denda harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan.
Apabila terdakwa tidak membayar denda sesuai batas waktu yang ditentukan, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa atas izin Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan kantor lelang negara.
Jika kekayaan dan pendapatan terdakwa tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 141 hari.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman.
Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai mengikuti perintah Diah Kusuma Putri dan membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan para pengasuh terhadap anak-anak yang dititipkan. Perbuatan tersebut mengakibatkan anak-anak korban mengalami trauma psikis. Selain itu, tindakan terdakwa juga dinilai telah meresahkan masyarakat.
Sementara itu, terdapat dua hal yang meringankan hukuman terdakwa. Pertama, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya. Kedua, terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim juga memutuskan Anita Palupi Widyasari tidak dibebani kewajiban membayar restitusi kepada para korban sebagaimana tuntutan penuntut umum.
Hakim mempertimbangkan bahwa Daycare Little Aresha merupakan lembaga yang didirikan oleh yayasan. Pengelolaan uang SPP dan penerimaan lainnya dilakukan oleh yayasan, kecuali uang yang dikelola Diah Kusuma Putri melalui rekening pribadinya.
Menurut majelis hakim, pihak yang lebih banyak menikmati pengelolaan uang tersebut adalah Diah Kusuma Putri.
Majelis juga mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai kepala sekolah yang disebut dijanjikan sejumlah uang. Selain itu, hakim menilai kondisi ekonomi terdakwa yang memiliki tanggung jawab menghidupi anak-anaknya sebagai kepala rumah tangga.
Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai terdakwa tidak layak dibebani pembayaran restitusi sehingga membebaskannya dari kewajiban tersebut.
Majelis hakim juga menetapkan seluruh barang bukti bernomor 1 hingga 86 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.
Barang bukti tersebut di antaranya berupa delapan potong kain jarik hingga satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dengan nomor polisi AB 6052 CT, warna putih, berikut STNK dan BPKB atas nama Diah Kusuma Putri.
Selain menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Hakim juga memerintahkan agar Anita Palupi Widyasari tetap berada dalam tahanan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada terdakwa.
Putusan ini menjadi bagian dari proses hukum kasus Daycare Little Aresha yang berkaitan dengan dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Kota Yogyakarta. (Aga)














