JENDELANUSANTARA.COM, Bogor – Sidang pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa dalam perkara kematian pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R.R. di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dijadwalkan berlangsung Selasa (17/11/2026), ditunda karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir. Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada Selasa pekan depan.
Usai sidang yang ditunda tersebut, kepada wartawan, kuasa hukum ketiga terdakwa, Irman Bunawolo, S.H., meminta agar para terdakwa mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tekanan dan intimidasi. Menurutnya, keterangan yang disampaikan para terdakwa di persidangan berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta secara lebih utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Irman menegaskan, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada tiga orang yang saat ini berstatus terdakwa.
“Jika memang terdapat pihak lain yang memiliki peran dalam kematian korban, maka peran tersebut harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Pengungkapan perkara tidak boleh berhenti hanya pada orang-orang yang saat ini duduk sebagai terdakwa,” ujarnya.
Menurut Irman, hal tersebut menjadi penting setelah dalam persidangan pemeriksaan terdakwa pada 10 November 2026 muncul keterangan dari dua terdakwa mengenai dugaan adanya perintah dari seseorang yang mereka sebut dengan panggilan “Mamih”. Keterangan tersebut perlu didalami untuk menelusuri rangkaian peristiwa dan kemungkinan peran pihak lain. Dugaan itu tetap harus diuji melalui proses hukum.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum tengah mempertimbangkan langkah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sekaligus berkoordinasi dengan Komnas Perempuan. Irman menilai para terdakwa perlu mendapat ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan agar fakta perkara dapat terungkap secara menyeluruh.
Sejalan dengan itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga membuka peluang pengembangan perkara. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kabupaten Bogor, I Gusti Agung Ngurah Ary Kusuma, menyatakan laporan baru dari kuasa hukum korban dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dapat menjadi dasar pengembangan perkara. Pernyataan tersebut dikutip dalam pemberitaan Inilahkoran.id berjudul “Kasus ART Tewas Disiram Air Panas, Kejari Bogor Buka Peluang Periksa Pihak Lain”, yang diterbitkan pada Senin (16/11/2026).
Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Faedona Jokho Sarumaha atau Fae, berharap proses persidangan dapat berjalan dengan baik.
“Kita berharap semoga ke depannya proses bisa berjalan dengan lancar,” ujar Fae.
Dalam persidangan sebelumnya, sejumlah keterangan terdakwa turut mengungkap kondisi kerja yang mereka alami selama bekerja di rumah pemberi kerja. Di antaranya mengenai pembayaran upah yang disebut hanya diterima beberapa kali selama bertahun-tahun bekerja serta pengakuan para terdakwa mengenai kekerasan yang kerap mereka alami.
Menurut Irman, keterangan tersebut menunjukkan pentingnya melihat perkara ini tidak hanya dari peristiwa kekerasan yang berujung pada kematian korban, tetapi juga dari kondisi kerja dan relasi kuasa yang dialami para pekerja rumah tangga.
“Perlindungan PRT harus menjadi persoalan bersama. Kita perlu mempertanyakan bagaimana perlindungan terhadap mereka ketika masih kerap terjadi kekerasan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pekerja rumah tangga tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang,” tutup Irman.
Tim kuasa hukum juga tengah membangun komunikasi dengan sejumlah organisasi yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja rumah tangga dan berencana menggelar konferensi pers dalam waktu dekat.
Perkara ini bermula dari peristiwa penyiraman air panas terhadap R.R., PRT asal Garut, pada 27 Mei 2026 di sebuah rumah di Perumahan Kota Wisata, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut disebut berkaitan dengan persoalan hilangnya pengisi daya (charger) smartwatch milik anggota keluarga pemberi kerja. Korban kemudian meninggal dunia pada 30 Mei 2026.
Ketiga terdakwa menjalani persidangan dengan Nomor Perkara 582/Pid.B/2026/PN Cbn dan didakwa berdasarkan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(rel)














