JENDELANUSANTARA.COM, Bandung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua harus memperhatikan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) bertema “Pendekatan Geokultural, Multiaktor, dan Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan” di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa perdamaian merupakan harapan utama masyarakat Papua. “Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujarnya.
Ribka menjelaskan, pendekatan geokultural menjadi penting karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang perlu dipahami dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat setempat menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan program pembangunan dapat diterima serta menjawab kebutuhan warga.
Selain keragaman sosial budaya, kata Ribka, kondisi geografis Papua juga membutuhkan pola pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama dalam hal transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.
Ia menambahkan, pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Setiap unsur perlu memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan Papua.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” jelasnya.
Ribka juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui proses perencanaan harus tetap menjadi acuan ketika program dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan yang telah disusun tidak berubah arah dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan pembangunan Papua juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan Pemda, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan penyelenggaraan otonomi khusus. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai program pembangunan berjalan selaras dan tidak terhambat oleh ego sektoral.
Ribka menekankan bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Pemda perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi. Menurutnya, sinergi menjadi salah satu landasan penting untuk mendorong perubahan dan mempercepat pembangunan di Papua.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda … Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” tegasnya.
Ribka berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi landasan bersama dalam memperkuat pembangunan Papua. Dengan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Tanah Papua diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, dan sejahtera.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
