JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Praktik korupsi yang masif dan meningkatnya tensi politik menjelang 2029 dinilai menuntut penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari lima rekomendasi kebangsaan guru besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Di samping rekomendasi yang menyangkut kebijakan lingkungan dan tata ruang, pengelolaan kekayaan alam, serta kualitas sumber daya manusia.
Hal tersebut dirumuskan dalam Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026 pada Sabtu (10/10), serta dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si. Pembacaan dilakukan menjelang penutupan forum yang berlangsung di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory.
Imamudin menilai forum perlu memberikan rekomendasi tentang kondisi bangsa dan negara. Menurutnya, hal tersebut bagian dari tanggung jawab moral guru besar.
“Pada kesempatan ini, Forum Komunikasi Guru Besar PTMA perlu juga memberikan rekomendasi kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara kita. Sebagai bagian dari tanggung jawab moral guru besar. Utamanya terhadap bagaimana kita ikut memberikan sumbangan pemikiran untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar Imam.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah menyangkut moral kebangsaan, di mana forum menyoroti masifnya praktik korupsi dan perlunya etika dalam pengelolaan negara.
“Dengan semakin melihat fenomena masifnya praktik korupsi, perlu dikembangkan etika dalam tata kelola pemerintahan kita. Menciptakan birokrasi yang bersih, bermartabat, profesional, dan bertanggung jawab,” imbuh Imam sembari membacakan rekomendasi.
Forkom GB-PTMA juga menyoroti tingginya tensi politik menjelang 2029. Berdasarkan rekomendasi tersebut, perlu lahir pemerintahan yang bersih, amanah, dan profesional. Pemerintahan tersebut perlu dibarengi etika dan moral politik.
Dari sisi ekonomi, forum menekankan peran negara dalam mengelola kekayaan alam untuk rakyat.
“Dalam masalah moral ekonomi, pentingnya kekuatan negara di dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta menjauhi praktik monopoli yang kapitalistik untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan,” jelas Imam.
Guru Besar UMY di bidang ekonomi ini turut menyampaikan rekomendasi dari Forkom GB-PTMA yang menyangkut lingkungan. Forum menilai penanganan lingkungan membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, terutama pada tata ruang.
“Perlu adanya kebijakan yang integral komprehensif dalam penanganan masalah lingkungan, utamanya tentang tata ruang, agar tercipta sebuah ekosistem untuk keberlanjutan kehidupan di masyarakat,” ungkap Imam.
Pendidikan dan moral bangsa menjadi rekomendasi kelima yang disampaikan. Forum menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan demi Indonesia yang berkeadilan.
Guna memberikan dampak nyata dalam mendukung rekomendasi yang disampaikan, Forkom GB-PTMA juga telah merumuskan program kerja dari beberapa komisi, terkhusus Komisi Integrasi Sains, Kesehatan, Teknologi, Pertanian, dan Lingkungan dengan Nilai-Nilai Islam.
Komisi ini mengusulkan tiga hal. Pertama adalah pengembangan paradigma dan etika sains, kesehatan, teknologi, serta keberlanjutan lingkungan. Kedua, akan dirumuskan pula pengelolaan energi, sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Sementara program ketiga merupakan inovasi yang disertai tanggung jawab etis demi kemaslahatan kehidupan dan lingkungan.
Ketiganya dikemas dalam kolaborasi, riset, berbagi sumber daya, dan kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). (lsi)
Sumber : Humas Umy
