JENDELANUSANTARA.COM, JOGJA – Rapat Pleno I DPC GPM Kota Yogyakarta meneguhkan kembali Marhaenisme sebagai landasan gerakan sekaligus memperkuat keberpihakan organisasi terhadap persoalan rakyat secara langsung bersama.
Pengurus DPC GPM Kota Yogyakarta menggelar pleno perdana Selasa (18/8/2026), di Joglo Resto, Jeron Beteng, Siliran, Kraton, Yogyakarta sejak awal konsolidasi.
Rapat dipimpin Ketua DPC GPM Kota Yogyakarta Jarot Kurniadi dan dihadiri 16 pengurus, menandai dimulainya konsolidasi setelah kepengurusan baru terbentuk di tingkat kota.
Forum tersebut membahas kesamaan pemahaman ideologi, konsolidasi organisasi, serta strategi memperkuat kehadiran GPM sebagai organisasi kepemudaan yang berjuang bersama rakyat secara langsung di lapangan.
Gunawan Hartono atau Kawir menyampaikan materi Marhaenisme, Marhaenis, dan Marhaen untuk memperkuat pemahaman ideologis seluruh peserta pleno secara mendalam dan kritis bersama pengurus.
Materi kemudian diperdalam Jubir Formatur Antonius Fokki Ardiyanto melalui pemaparan struktur serta personalia kepengurusan DPC GPM Kota Yogyakarta secara terbuka kepada peserta organisasi.
Suasana pleno berlangsung dialogis. Peserta bebas menyampaikan pandangan tentang Marhaenisme, identitas Marhaenis, serta perjuangan kepentingan kaum Marhaen menghadapi persoalan kota di Yogyakarta langsung.
Jarot menegaskan konsolidasi organisasi harus dibarengi keberanian bergerak, bekerja, dan hadir langsung bersama rakyat melalui program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara konsisten.
“GPM harus hadir, bukan sekadar terlihat. Marhaenisme harus hidup dalam tindakan dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Jarot dalam pleno tersebut langsung.
Menurut Jarot, konsolidasi internal menjadi pijakan awal agar GPM Kota Yogyakarta segera bergerak melalui kerja konkret, terukur, dan berkelanjutan bersama masyarakat secara bersama-sama.
Antonius Fokki menegaskan GPM merupakan OKP nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, dengan orientasi perjuangan tetap kepada kaum Marhaen di lapangan.
“GPM bukan organisasi sayap partai dan tidak menjadi alat kepentingan partai politik tertentu,” tegas Fokki saat menyampaikan sikap organisasi dalam pleno tersebut kembali.
Pleno juga menyepakati gagasan mendirikan Angkringan Marhaen di kawasan Siliran sebagai ruang ekonomi, diskusi, kaderisasi, komunikasi, sekaligus fund raising organisasi bagi masyarakat setempat.
“Angkringan Marhaen kita gagas sebagai ruang rakyat, tempat ngopi, berdiskusi, menyampaikan persoalan, sekaligus sumber pembiayaan mandiri organisasi,” kata Fokki secara berkelanjutan ke depan.
Selain itu, berbagai usulan rapat akan diterjemahkan menjadi program kerja, dengan penguatan advokasi rakyat menjadi salah satu prioritas utama organisasi bagi kepentingan warga.
Pengurus menilai kebangkitan GPM tidak cukup melalui pembentukan struktur, tetapi harus dibuktikan lewat kerja nyata, konsisten, terukur, dan berpihak kepada rakyat tengah bersama.
Pleno I menjadi titik awal GPM Reborn, menguatkan Marhaenisme, menjaga independensi, dan memperluas advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen Kota Yogyakarta secara nyata. (waw)
