JENDELANUSANTARA.COM, Jogja – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan DPRD DIY menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan APBD.
Menurut Sultan, kolaborasi yang terbangun selama ini bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi menjadi fondasi memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Persetujuan Bersama Pembahasan Raperda DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Kamis (2/7).
“Sinergi antara Pemda DIY dan DPRD DIY dalam setiap tahapan pembahasan merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga kualitas pengelolaan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” ujar Sultan.
Sultan menilai berbagai masukan, evaluasi, dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan justru menjadi modal penting untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.
“Seluruh catatan tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances yang sehat sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam peningkatan efektivitas program, kualitas belanja daerah, dan capaian kinerja pembangunan,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD tidak akan berhenti sebagai catatan rapat.
“Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk menindaklanjuti secara terukur dan berkesinambungan, baik dalam proses penyusunan anggaran murni maupun perubahan anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” kata Sultan.
Menurut Sultan, hasil sinergi eksekutif dan legislatif telah terbukti melalui capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil dipertahankan Pemda DIY selama 16 tahun berturut-turut.
Capaian itu, kata dia, menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan di jalur yang benar.
Meski demikian, Sultan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan DPRD agar tidak cepat berpuas diri.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(waw)
