JENDELANUSANTARA.COM, Dalam agenda Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa masyarakat Jawa sesungguhnya telah memiliki sistem peringatan dini bencana jauh sebelum teknologi modern dan kerangka kebijakan internasional lahir.
Sistem itu bukan berbasis sensor atau algoritma, melainkan bersumber dari falsafah dan praktik pengamatan alam yang diwariskan lintas generasi.
Pernyataan itu disampaikan melalui sambutan resmi yang dibacakan Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes., saat pembukaan agenda PIT ke-9 IABI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/5).
Sri Sultan memperkenalkan falsafah Jawa Eling lan Waspodo sebagai inti dari sistem pengetahuan ekologis tersebut.
Eling adalah kesadaran tentang posisi manusia dalam relasinya dengan alam, bahwa manusia bukan penguasa bumi melainkan bagian darinya. Waspada adalah kewaspadaan yang lahir dari pengalaman kolektif panjang dalam membaca tanda-tanda alam.
Adapun, dirinya juga mengingatkan untuk tidak sekadar memerhatikan layar data dan grafik resiko kebencanaan, dan menggunakan ilmu Titen. Titen adalah praktik mengamati, menandai, dan mengingat pola perilaku alam secara konsisten dari generasi ke generasi.
“Ilmu Titen adalah sistem peringatan dini yang paling komunal yang pernah ada,” demikian pernyataan Gubernur yang dibacakan Agustinus.
Sri Sultan menopang argumen itu dengan sejumlah referensi akademik. Ia mengutip Fikret Berkes yang dalam karyanya Sacred Ecology menyebut pengetahuan semacam ini sebagai Traditional Ecological Knowledge yang diakui oleh Intergovernemntal Panel on Climate Change (IPCC) dan UNESCO sebagai pelengkap sahih bagi sains modern dalam manajemen bencana dan perubahan iklim.
Dari situ, ia menawarkan kritik terhadap pendekatan tata kelola bencana yang selama ini bertumpu sepenuhnya pada fondasi teknis. Merujuk Elinor Ostrom, Nobelis Ekonomi yang membuktikan komunitas lokal mampu mengelola risiko lebih berkelanjutan dibanding sistem manajemen terpusat, ia menegaskan bahwa tata kelola yang benar-benar tangguh harus berakar pada memori kolektif dan kearifan lokal masyarakat.
“Tata kelola yang benar-benar tangguh adalah tata kelola yang berakar pada memori kolektif masyarakat dan kearifan lokal tempat kita berpijak,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima Lifetime Dedication Award dari IABI atas kontribusi panjangnya dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Penghargaan diterima GKR Hayu yang mewakili Gubernur.
GKR Hayu menyebut kebencanaan sebagai salah satu dari dua isu yang selalu menjadi perhatian khusus Sri Sultan, bersama isu kebudayaan.
GKR Hayu menggambarkan bagaimana Sri Sultan langsung memegang komando sebagai kepala daerah saat Gempa Yogyakarta 2006 terjadi, mengkoordinasikan bantuan, dan terus menyumbangkan pengalaman dalam berbagai peristiwa bencana berikutnya. Komitmen itu kini bahkan telah terinstitusionalisasi dalam struktur Keraton melalui koordinasi terstruktur dan sistematis.
“Terima kasih hari ini sumbangsih beliau diakui oleh IABI dengan penghargaan ini,” pungkas GKR Hayu. (lsi)
Sumber : Humas Umy
